Jumat, 21 Juni 2013

Apakah Pelaku Penganiayaan Dibebaskan Jika Bayar Denda Rp4500?

Apakah Pelaku Penganiayaan Dibebaskan Jika Bayar Denda Rp4500?

Pertanyaan

Pada pasal-pasal KUHP, contohnya Pasal 351 ayat 1 penganiayaan diancam penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, dan denda 4500 rupiah. Nah yang saya tanyakan apakah maksud dari denda 4500 rupiah itu? Apakah tersangka dapat dibebaskan dengan membayar denda tersebut? Terima kasih, mohon dijawab ya. Saya tidak tahu hukum sih.

Ulasan Lengkap

 

Sebelum menjawab pertanyaan pokok Anda, maka ada baiknya kita melihat jenis-jenis (sanksi) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu:

 
Pidana terdiri atas:

a.      Pidana Pokok

1.       Pidana Mati

2.       Pidana Penjara

3.       Pidana Kurungan

4.       Pidana Denda

5.       Pidana Tutupan

 

b.      Pidana tambahan

1.       Pencabutan hak-hak tertentu

2.       Perampasan barang-barang tertentu

3.       Pengumuman putusan hakim
 

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa denda adalah satu satu jenis sanksi Pidana Pokok berupa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terpidana untuk membayar denda, yang nantinya denda tersebut akan masuk ke kas negara.

 

Menjawab pertanyaan Anda, karena secara khusus Anda telah menanyakan mengenai ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan, yang ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,- (empat ribu lima ratus rupiah), maka saya perlu menginformasikan kepada Anda mengenai adanya Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma No. 2 Tahun 2012”).

 

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2012, Mahkamah Agung telah memberikan penyesuaian atas jumlah besarnya pidana denda dalam KUHP, sebagaimana berikut:

 
Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012
 

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan Ayat 2 , 303 bis ayat 1 dan ayat 2 , dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu kali)

 

Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2012

 

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka denda dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 kali lipat, sehingga menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

 

Oleh karena hukuman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut sifatnya alternatif (“atau”) dan bukan kumulatif (“dan”), hal mana terdapat “pilihan” penjatuhan hukuman pidana penjara atau hukuman pidana denda, maka hal ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana tuntutan (requisitor) dari jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim (Vide: Pasal 30 KUHP)

 

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan untuk anda.

 
Catatan dari penjawab:

1.       Pengaturan hukuman pidana “atau” oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar dalam memutus suatu perkara, hakim tidak serta merta menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa, melainkan ada alternatif pidana pokok yang disediakan Undang-Undang , yaitu pidana denda.

 

2.       Mengingat Penganiayaan dalam KUH Pidana bukanlah tindak pidana yang sifatnya definitif (mencubit, menjewer, memukul, menempeleng, dan seterusnya), serta besar-kecilnya kerugian di sisi korban yang dapat berujung pada hilangnya nyawa seseroang , maka dalam hal Penganiayaan menimbulkan luka atau menyebabkan kematian, pembuat Undang-Undang tidak mengatur adanya pidana denda (Vide: Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUH Pidana).

 
Dasar hukum:

1.       Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

2.       Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua