Selasa, 02 Juli 2013

Pensiun Dini yang Tidak Sah

Pensiun Dini yang Tidak Sah

Pertanyaan

Pada 12 Mei 2013 saya dipanggil secara lisan oleh HRD, dan saya datang. Saya kira penggilan biasa ternyata saya disuruh membuat surat pensiun dini, kata halus dari PHK (kata managemen PHK ekslusive) tanpa ada surat apapun. Selama 16 tahun bekerja pada perusahaan yang saya tempati, saya tidak pernah mendapat SP, tiba-tiba saya dpanggil untuk membuat surat tersebut. Alasan HRD: "karena diperintahkan direksi." Masalah pensiun dini itu memang ada diatur dalam PKB kami yaitu dalam pasal 57 ayat 1.c yang berbunyi: “Bagi pekerja yang telah bekerja dengan masa kerja minimal 15 tahun dapat di pensiun dini oleh perusahaan atau dapat mengajukan pensiun dini kepada perusahaan.” Untuk mendapatkan persetujuan managemen kata-kata "perusahaan dapat mempensiun-dinikan karyawan" maksudnya di sini jika ada karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sudah mendapat SP. Sedangkan saya tidak ada surat sama sekali, sementara alasannya managemen "karena saya sudah tidak mau pakai." Sementara, saya saat ini aktif dalam organisasi serikat pekerja dan anehnya lagi saya harus keluar bulan ini juga. Bagaimana sikap saya? Mohon tanggapannya. Atas semua bantuan dan pencerahannya saya ucapkan terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Saudara Penanya yang kami hormati,

 

Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Kami berdoa semoga Saudara segera mendapatkan solusi dan jalan keluar terbaik atas masalah yang sekarang Saudara hadapi.

 

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara di atas, maka ketentuan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhadap buruh/pekerja yang memasuki masa pensiun secara umum diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), yang mana di dalam Pasal 167 ayat (1) disebutkan bahwa:

 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

 

Di samping itu, perlu dilihat dan diperhatikan pula Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: PER.02/MEN/1993 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun, terkait ketentuan lebih lanjut dan teknis mengenai pensiun tersebut.

 

Ketentuan pensiun di dalam UUK adalah ketentuan umum dan merupakan standar minimum perlindungan, yang mana dalam praktiknya ketentuan ini diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau dalam Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).

 

Jika dikaitkan dengan pernyataan dan pertanyaan Saudara, maka pengaturan pensiun dini di perusahaan tempat Saudara bekerja adalah diatur di dalam PKB, di mana di dalam Pasal 57 ayat 1.c PKB tersebut dinyatakan “bagi pekerja yang telah bekerja dengan masa kerja minimal 15 tahun dapat dipensiun dini oleh perusahaan atau dapat mengajukan pensiun dini kepada perusahaan untuk mendapatkan persetujuan managemen”. Dengan demikian, maka pensiun dini di perusahaan tempat Saudara bekerja dapat dilakukan oleh pihak perusahaan atau oleh pekerja. Lebih lanjut, Saudara mengatakan bahwa syarat Perusahaan dapat melakukan pensiun dini adalah jika karyawan melakukan kesalahan berat dan sudah mendapat Surat Peringatan (“SP”).

 

Berdasarkan keterangan Saudara yang menyatakan bahwa Saudara tidak mendapatkan surat sama sekali (baca: SP) ketika perusahaan mempensiunkan dini Saudara, dan alasan pensiun dini yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan sudah tidak mau “pakai” Saudara di perusahaan, adalah bertentangan dengan syarat “mempensiunkan dini” sebagaimana ketentuan PKB yang Saudara sampaikan tersebut di atas. Oleh karenanya, menurut kami, pensiun yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dasar PHK Saudara tersebut tidak sah. Saudara dapat mengajukan keberatan atas pensiun dini (PHK) yang tidak sah tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial yang mewilayahi tempat Saudara bekerja. Namun, dengan ketentuan telah menempuh terlebih dahulu dan gagal, perundingan bipartit dengan perusahaan dan perundingan tripartit di dinas ketenagakerjaan setempat, sebagaimana Saudara bisa lihat di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

 

Adapun terkait dengan perlindungan terhadap pengurus dan anggota serikat pekerja, Saudara dapat melihat dan menelitinya di dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Demikian semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.    Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: PER.02/MEN/1993 tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Heri Aryanto, S.H.
MITRA : PAHAM Indonesia
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua