Selasa, 21 May 2013

Hukum Membawa Nunchaku (Double Stick)

Hukum Membawa Nunchaku (Double Stick)

Pertanyaan

Asalamualaikum Wr. Wb. saya seorang praktisi bela diri saya sering membawa nunchaku (double stick atau kalau di Sumatera lebih dikenal dengan Ruyung atau Rante Bruce Lee). Apakah saya bisa ditangkap membawa senjata tersebut atau tidak, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Ulasan Lengkap

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

 

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

 

Berdasarkan penelusuran kami, Nunchaku merupakan alat bela diri asal Jepang yang berupa dua batang kayu yang dihubungkan dengan rantai atau tali. Dalam artikel Nunchucks and the Law yang dimuat dalam laman findlaw.com disebutkan antara lain:

“Used as a single martial arts weapon, or in pairs, nunchucks are illegal in a number of states and countries.

 

Nunchucks frequently appear in mass media. Movies, such as Dragnet, Ghost World and Bruce Lee martial arts films, and animated television shows, like Teenage Mutant Ninja Turtles, all feature nunchucks in fight scenes. Nunchucks also have a history of being used in gang violence. As a result, many people glamorize and/or do not recognize the danger of these weapons.

 

Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa pemilikan nunchaku oleh perorangan dilarang di sebagian negara bagian Amerika Serikat (California, New York, Massachusetts, Arizona), dan beberapa negara lainnya seperti Kanada, Jerman, Norwegia dan Spanyol. Sementara di Hong Kong, pemilikan nunchaku hanya diperbolehkan untuk instruktur bela diri dengan izin khusus dari kepolisian.

 

Adapun di Indonesia, nunchaku dapat dikategorikan sebagai alat pemukul yang kepemilikan atau penggunaannya oleh orang yang tidak berhak berpotensi melanggar UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”). Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut:

 

(1) Barang siapa yang tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

 

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilikan atau penggunaan atau membawa secara sah nunchaku untuk kepentingan pekerjaan, diperbolehkan (tidak dipidana).

 

Namun, jika pemilikan atau penggunaan (termasuk membawa) nunchaku tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, maka hal tersebut merupakan kejahatan dan diancam pidana penjara selama-lamanya 10 tahun (Pasal 2 ayat [1] UU Drt. No. 12/1951).

 

Contoh kasus membawa senjata (dalam kasus ini senjata tajam) tanpa hak dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pid.B/2009/PN.Wmn. Pada kasus tersebut, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah, telah membawa, menguasai, memiliki, senjata penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya sehingga terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

 

Jadi, menurut kami, berdasarkan ketentuan di atas, seorang praktisi olahraga yang membawa nunchaku sedang alat itu merupakan alat yang memang digunakannya untuk kepentingan melakukan pekerjaan, ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 di atas dikecualikan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 

 
Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pid.B/2009/PN.Wmn

 
Referensi:

http://injury.findlaw.com/product-liability/nunchucks-and-the-law.html, diakses pada 21 Mei 2013 pukul 16.00 WIB

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua