Kamis, 25 July 2013

Pengertian Penggunaan Kawasan Hutan Secara Vertikal dan Horizontal

Pengertian Penggunaan Kawasan Hutan Secara Vertikal dan Horizontal

Pertanyaan

1). Apa perbedaan penggunan Kawasan Hutan Vertikal dengan Horizontal? Apakah pengertian penambangan dengan pola pertambangan terbuka? Beserta dasar hukumnya untuk pertambangan. 2) Dalam surat perjanjian pada klausul arbitrase antara Badan hukum Indonesia dengan Badan Hukum Asing, apakah diperbolehkan dicantumkan klausul sebagai berikut, a. Seat of arbitration: Singapore. b. Rules of arbitration: SIAC rules. c. Regulation: Indonesia.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara tanyakan. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan sebagaimana Saudara tanyakan.

1.    Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut, kegiatan pembangunan dimaksud adalah untuk kegiatan pertambangan. Istilah penggunaan kawasan hutan secara Vertikal dan secara Horizontal disebutkan dalam PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (“PP 2/2008”). Namun, dalam peraturan tersebut belum disebutkan dengan jelas mengenai definisi yang pasti mengenai hal tersebut. Maka dilakukan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan yang berlaku.

 

Pasal 5 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (“PP 24/2010”) menjelaskan bahwa untuk kegiatan pertambangan diperbolehkan untuk menggunakan kawasan hutan yang dilakukan dengan ketentuan:

a.    Dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan: (1) penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan (2) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

b.    Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah.

 

Merujuk pada ketentuan tersebut maka dapat diartikan bahwa penggunaan kawasan hutan secara Vertikal adalah penambangan yang dilakukan dengan pola penambangan bawah tanah. Adapun pengertian penambangan di bawah tanah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah (“Perpres 28/2011”) yakni penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft) atau terowongan (tunnel) atau terowongan buntu (adit) termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pertambangan.

 

Selanjutnya, untuk pengertian penggunaan kawasan hutan secara Horizontal adalah penambangan yang dilakukan dengan pola pertambangan terbuka. Pengertian penambangan dengan pola pertambangan terbuka dapat kita pahami dari pengertian Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara (“Permen 4/2012”) yang menyebutkan bahwa penambangan terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.

 

Perbedaan antara penggunaan kawasan hutan secara Vertikal dan Horizontal adalah terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

(1) luas cakupan, pada penggunaan kawasan hutan secara Horizontal akan mencakup kawasan hutan lebih luas daripada penggunaan kawasan hutan secara Vertikal. Hal ini akan berdampak pada pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. Apabila penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis yakni pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang mana perubahan wilayah tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka izin tersebut hanya bisa diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Permen P.18/2011”);

(2) jenis hutan, penggunaan kawasan hutan secara Vertikal dapat dilakukan pada jenis hutan produksi dan hutan lindung, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara Horizontal hanya dapat dilakukan pada jenis hutan produksi saja;

(3) besaran PNBP, sesuai dengan ketentuan PP 2/2008 disebutkan bahwa besaran jumlah PNBP berbeda antara penggunaan kawasan hutan secara Vertikal dan Horizontal.

 

2.    Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”) dijelaskan bahwa Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adapun kesepakatan para pihak sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase akan menentukan kewenangan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Sehingga Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

 

Apabila dalam suatu Perjanjian terdapat klausul arbitrase di mana dicantumkan lokasi pelaksanaan arbitrase di Singapore, menggunakan hukum acara Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) dan dengan menggunakan ketentuan hukum Indonesia. Karena itu, menurut Pasal 34 UU 30/1999 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase yang dipilih akan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Selanjutnya, pilihan hukum yang akan berlaku atas penyelesaian sengketa tersebut dapat ditentukan secara bebas oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU 30/1999.

 

Dengan demikian, secara hukum diperbolehkan adanya klausula demikian. Namun, perlu diperhatikan kemungkinan akan adanya hambatan dalam praktik pelaksanaan arbitrase dengan ketentuan demikian. Apabila menunjuk SIAC sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka arbitrase akan diselesaikan oleh arbiter yang terdaftar di SIAC. Maka para pihak dituntut harus lebih teliti dalam hal penunjukkan arbiter dan dianjurkan agar memilih arbiter yang memiliki keahlian menguasai dan memahami hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

 

Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membatu.

 
Terima kasih.
 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

2.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

3.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

4.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

5.    Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara

6.    Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : ADCO Law
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua