Mengenai Personal Guarantee, Corporate Guarantee, dan Bank Guarantee

Bacaan 6 Menit
Mengenai Personal Guarantee, Corporate Guarantee, dan Bank Guarantee
Pertanyaan

Dalam jaminan perorangan terdapat 3 jenis jaminan, yaitu jaminan penanggungan (borgtocht), bank garansi dan jaminan perusahaan (corporate guarantee), apa perbedaan diantara ketiganya dan contoh dari ketiganya?

Ulasan Lengkap

Jaminan perorangan sebenarnya sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan “borgtocht”. Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (hal. 81), di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktik perbankan.

 

Lebih lanjut Sri Soedewi (Ibid, hal. 83) menjelaskan bahwa ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya.

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Dalam hal penanggungan tersebut diberikan oleh perorangan, maka disebut dengan personal guarantee (jaminan perorangan). Sedangkan, yang dimaksud corporate guarantee yaitu penanggungan yang diberikan oleh badan hukum. Lebih lanjut, mengenai corporate guarantee dapat Anda baca dalam artikel yang berjudul Persyaratan dalam Pemberian Corporate Guarantee.

 

Kemudian, mengenai bank garansi atau jaminan bank, Sri Soedewi (Ibid, hal. 106) menjelaskan bahwa jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank. Bank garansi terjadi jika Bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.

 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam bank garansi, Bank baru bersedia memberikan garansi jika kepada Bank telah disetorkan sejumlah uang tertentu, sebesar garansi yang akan diberikan oleh Bank. Jika kebetulan pemohon garansi itu telah mempunyai rekening atau deposito pada Bank, maka Bank akan memblokir jumlah uang itu untuk keperluan pemberian surat jaminan Bank. Kemungkinan lainnya, dapat juga si pemohon garansi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Bank, melainkan memberikan kontra garansi yang berwujud jaminan yang bersifat kebendaan.

 

Mengenai Bank Garansi ini juga dapat Anda lihat pengaturannya dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank (“Kepdir BI No. 23/1991”) dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Kepdir No. 23/1991, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan garansi adalah:

a.    Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).

b.    Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

c.    Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa bank garansi merupakan penanggungan yang diberikan oleh bank dalam kedudukannya sebagai penyedia jasa perbankan yang melakukan usaha perbankan-nya. Hal ini juga yang membedakan mengapa bank, yang juga sebagai badan hukum, dalam memberikan penanggungan terkait usaha perbankan yang dilakukannya dikatakan “memberikan bank garansi” bukan dikatakan sebagai corporate guarantee.

 

Jadi, pada dasarnya ketiganya (jaminan perorangan, jaminan badan hukum, dan bank garansi) merupakan bentuk dari penanggungan yang terdapat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbunyi sebagai berikut:

 

Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

 

Perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut, apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau Bank dalam usaha perbankan yang dilakukannya (menyediakan jasa perbankan).

 
Dasar Hukum:

2.    Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

3.    Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

 
Referensi:

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2001. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Liberty Offset Yogyakarta.