Rabu, 05 Juni 2013

Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter

Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter

Pertanyaan

Selamat sore pak, saya minta penjelasan mengenai karyawan yang tidak masuk kerja oleh karena sakit namun berada di luar jobsite, apakah di-PHK sesuai pasal 161 UU Ketenagakerjaan atau tidak? Mohon petunjuk dan penjelasannya. Terima kasih, dan salam.

Ulasan Lengkap

Berkenaan dengan pertanyaan Saudara, bersama ini saya sampaikan, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut, UU Ketenagakerjaan), bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan (antara lain): pekerja/buruh (karyawan) berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya larangan untuk mem-PHK karyawan yang sakit (berkepanjangan atau terus-menerus), hanya selama dalam -jangka waktu- 12 (dua belas) bulan berturut-turut. Setelah bulan ke-13, barulah pengusaha dapat mem-PHK-nya.

 

Berapa hak “pesangon”-nya? Undang-Undang tidak mengatur, jadi “pesangon” hanya dapat dirundingkan dan disepakati -atas dasar sukarela dan asas kemanusiaan.

 

Dalam kaitan dengan pekerja yang sakit dan tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa pada prinsipnya, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh (karyawan) tidak melakukan pekerjaan (prinsip “no work no pay”). Namun, menurut Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan, bahwa dikecualikan dari prinsip (no work no pay) tersebut apabila pekerja/buruh sakit (berkepanjangan) sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Artinya jika pekerja/buruh sakit, ia harus tetap dibayar upahnya (ber-upah) sepanjang sakitnya secara wajar dan disertai dengan surat keterangan dokter. Artinya, kalau sakitnya ada unsur kesengajaan dan -terlebih- tidak disertai surat keterangan dokter, maka tetap diperlakukan no work no pay, dan bahkan dapat dilakukan tindakan indisipliner.

 

Yang dimaksud sakit berkepanjangan atau terus-menerus, adalah penyakit menahun atau berkepanjangan, demikian pula apabila karyawan yang setelah sakit lama mampu bekerja kembali tetapi dalam waktu 4 (empat) minggu sakit kembali (vide Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 1981, butir 5).

 

Berkenaan dengan persentase upah bagi pekerja/buruh yang sakit (berkepanjangan), berdasarkan Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit, tidak selama sakitnya dibayar penuh, akan tetapi dibayar dengan jumlah berjenjang, sebagai berikut :

-     sakit pada 4 (empat) bulan pertama, 100% (penuh);

-     4 (empat) bulan kedua, 75% (tiga per-empat);

-     4 (empat) bulan ketiga, 50% (separuh);

-     4 (empat) bulan selanjutnya, 25% (seperempat);

 

Terkait dengan pertanyaan Saudara, apakah (karyawan yang sakit) dapat di-PHK sesuai ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan? Menurut hemat saya, Pasal 161 UU Ketenagakerjaan konteksnya berbeda dengan PHK karena sakit atau mangkir (membolos, tidak masuk kerja tanpa keterangan).

 

Bilamana yang bersangkutan melanggar atau ingkar-janji (wanprestasi) atas perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama, maka barulah dapat diterapkan ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan, baik dengan surat peringatan secara bertahap, atau surat peringatan keras.

 

Akan tetapi, kalau (karyawan) yang bersangkutan sakit dan ada surat/keterangan dokter yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan (Pasal 153 ayat [1] a UU Ketenagakerjaan) tersebut di atas, tentunya tidak dapat di-PHK sebelum sakitnya melampaui waktu selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. Kecuali disepakati lain oleh para pihak. Dalam arti, karyawan setuju di-PHK dan perusahaan (manajemen) bersedia memberikan “uang pesangon” sebagai dana berobat.

 

Apabila seseorang karyawan sakit dan yang bersangkutan tidak dapat memberikan (membuktikan) surat/keterangan dokter, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan mangkir sesuai ketentuan Pasal 168 jo Pasal 162 UU Ketenagakerjaan.

 

Dalam hal seseorang dinyatakan mangkir (istilah Saudara “berada di luar jobsite), maka yang bersangkutan harus -telah- dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari mangkir, barulah kemudian pengusaha dapat mem-PHK yang bersangkutan dengan dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU Ketenagakerjaan).

 

Terkait dengan permasalahan Saudara, apakah karyawan yang bersangkutan sakit (secara normal) atau mangkir dari pekerjaan? Kalau karyawan memang sakit secara normal, maka sampaikanlah kepada manajemen perusahaan surat/keterangan dokter sehingga dapat memperoleh upahnya sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, kalau (karyawan) yang bersangkutan mangkir, maka pengusaha dapat bisa mem-PHK-nya setelah melalui surat panggilan secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 5 hari kerja.

 

Demikian petunjuk dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-01/MEN/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua