Jumat, 08 Agustus 2014

Bolehkah Menggeser Hari Libur Karyawan Tanpa Memberi Upah Lembur?

Bolehkah Menggeser Hari Libur Karyawan Tanpa Memberi Upah Lembur?

Pertanyaan

Dear hukum online, Di tempat saya bekerja dikarenakan dengan alasan efisiensi daya, maka biasanya apabila ada hari libur resmi yang jatuh pada hari antara selasa sampai jum'at akan digeser ke hari senin atau sabtu, sehingga tidak ada start up 2x. Pertanyaan saya, apakah hal ini diperbolehkan? Padahal ada aturan bahwa bekerja pada hari libur resmi harus dihitung lembur (2x), sedang di tempat saya diberlakukan hari kerja biasa, karena hanya digeser, menurut persepsi saya sebenarnya perusahaan berhutang 1 hari kerja dikarenakan pada saat hari libur tersebut dihitung 2 hari, tetapi pihak managemen tetap bersikukuh seperti yang sudah terjadi selama ini. Demikian, terima kasih

Ulasan Lengkap

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 serta Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2013, jumlah hari-hari libur resmi (HLR) dalam setahun (masehi), saat ini ada 15 hari. Kemungkinan bisa lebih bilamana dalam tahun yang sama terjadi dua hari raya, atau bahkan berkurang bila terjadi overlap antara suatu hari raya tertentu dengan hari libur resmi lainnya.

 

Hari libur resmi tersebut, masing-masing: 3 (tiga) hari libur umum bersifat nasional (Tahun Baru, HUT-Proklamasi dan Hari Buruh); 6 (enam) hari libur keagamaan Islam (Isra’ Mi’raj, Idul Fitri, Idul Adha, Muharram dan Maulid); 3 (tiga) hari libur Keagamaan Kristen-Katholik (Wafat Isa Almasih, Kenaikan Isa Almasih dan Natal); masing-masing 1 (satu) hari libur keagamaan Hindu (Nyepi); 1 (satu) hari libur keagamaan Budha (Waisak); serta 1 (satu) hari libur Tahun Baru Imlek (Koinzili).

 

Jadi pada umumnya hari libur resmi sebagaimana tersebut merupakan hari libur yang berkenaan dengan ritual / seremoni keagamaan, kecuali Tahun Baru, “May Day“ dan HUT Proklamasi. Walaupun pada tanggal 1 Januari, ada agama/suku/etnis tertentu yang menjadikan “Tahun Baru” sebagai saat (pelaksanaan) ritual keagamaan, atau setidaknya sebagai hari pelaksanaan seremoni keagamaannya. Dengan demikian, sebagian besar hari-hari tersebut ditentukan sebagai hari libur resmi untuk menunaikan ibadah atau melaksanakan kegiatan acara tertentu sesuai maksudnya.

 

Berkenaan dengan hak-hak/kewajiban pekerja/buruh dalam kaitan hari libur resmi, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), bahwa:

(1)   pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi;

(2)   pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus, atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

(3)   pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur;

(4)   Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputsan Menteri.

 

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-233/Men/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan jenis-jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus, yakni:

  1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
  2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
  3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
  4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
  5. pekerjaan di bidang jasa postel;
  6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM) dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
  7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
  8. pekerjaan di bidang media massa;
  9. pekerjaan di bidang pengamanan;
  10. pekerjaan di lembaga konservasi;
  11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan / perbaikan alat produksi;
 

Maksud ketentuan tersebut di atas, bahwa pada hari-hari libur resmi, prinsipnya pekerja/buruh tidak wajib bekerja. Walaupun demikian, pada jenis-jenis dan sifat pekerjaan tertentu yang harus dijalankan secara terus-menerus, pekerja/buruh dapat “diwajibkan” bekerja, dalam arti harus tetap melaksanakan pekerjaan di hari-hari libur resmi dimaksud (sesuai shift kerja).

 

Demikian juga (pada keadaan lain) apabila terdapat suatu pekerjaan yang bersifat darurat dan harus segera diselesaikan (guna memenuhi target tertentu), maka pengusaha dapat memerintahkan pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada hari libur resmi atas dasar kesepakatan.

 

Namun demikian, baik pekerja/buruh yang “diwajibkan” bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu, maupun pekerja/buruh yang diperintahkan untuk masuk bekerja atas dasar kesepakatan, maka pengusaha tetap wajib membayar upah kerja lembur.

 

Kewajiban membayar upah kerja lembur tersebut, disertai ancaman (sanksi) sebagaimana tersebut dalam Pasal 187 ayat (1) UU No.13/2003, bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ...Pasal 85 ayat (3)... dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

 

Berkenaan dengan permasalahan Saudara, apabila management di perusahaan Saudara hanya menggeser hari libur resmi mendekati hari istirahat mingguan (Sabtu dan/atau Minggu), berarti hanya memperpanjang hari istirahat mingguan sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2) huruf b UU No.13/2003, namun menghilangkan hak Saudara atas upah kerja lembur -yang timbul dan berhak diperoleh.

 

Pergeseran tersebut -hemat saya- tidak bisa digeneralisir, atau -setidaknya- kemungkinan tidak adil, karena pada perusahaan-perusahaan (unit usaha/divisi tertentu) belum tentu hari istirahat mingguan-nya ditentukan pada hari Sabtu dan/atau Minggu. Oleh karena itu tentu saja akan sulit diterapkan bagi pekerja/buruh yang hari istirahat mingguan-nya jatuh pada hari-hari lain (selain Sabtu dan/atau Minggu).

 

Namun jika demikian itu praktek yang selama ini diterapkan di perusahaan Saudara dan (mungkin) sudah berlangsung sejak lama, maka -tentu- selama ini hak-hak Saudara atas upah kerja lembur telah ditiadakan (dan pasti “dirugikan”) dengan sekedar -kompensasi- hanya memperpanjang hari istirahat mingguan-nya. Artinya jika dibandingkan antara kompensasi no work no pay dengan hak upah kerja lembur yang seharusnya Saudara dapatkan, maka benar (seperti kata Saudara) perusahaan berhutang 1 (satu) hari kerja, atau istilah saya: Saudara dirugikan sebesar 50% upah perhari (per hari libur resmi). Dengan kata lain, seharusnya dapat digeser seperti kebiasaan selama ini, akan tetapi perusahaan harus -tetap- membayar kompensasi 50% dari upah per-hari masuk kerja di hari pergeseran.

 

Sehubungan dengan perlakuan yang selama ini diterapkan di Perusahaan Saudara, maka tentu ada kemungkinan menjadi bom waktu, karena suatu saat dapat dituntut di masa yang akan datang. Terlebih ketentuan daluwarsa mengenai tuntutan atas upah dan hak-hak lainnya yang timbul dalam hubungan kerja (sesuai dimaksud ex Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003) sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat melalui Putusan MK Register Nomor 100/PUU-X/2012, sehingga tidak ada lagi pembatasan waktu untuk menuntut hak yang belum dipenuhi oleh pengusaha.

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa penggeseran hari libur resmi mendekati hari istirahat mingguan tidak diperkenankan. Terlebih tanpa membayar upah kerja lembur. Karena dengan adanya penggeseran tersebut, intinya Saudara dipekerjakan pada hari libur resmi yang diberlakukan seperti hari kerja biasa -tanpa upah kerja lembur-. Pelaksanaan pekerjaan di hari libur resmi tanpa membayar upah kerja lembur seperti dimaksud, diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas.

 

Fenomena ini sering kita saksikan pada saat Hari Lebaran dan Tahun Baru di Mall atau Pasar Swalayan dimana banyak pekerja/buruh dipekerjakan tanpa dibayar upah kerja lembur, akan tetapi hanya diberi kompensasi berupa substitusi hari bekerja di hari libur resmi dimaksud, diganti menjadi hari libur pada saat hari kerja biasa.

 
Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat dipahami.
 
Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Putusan MK Register Nomor 100/PUU-X/2012
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 serta Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2013
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-233/Men/2003 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua