Pencantuman jangka waktu berlakunya perjanjian merupakan kesepakatan para pihak untuk menentukan periode pemenuhan prestasi dan kontraprestasi atas kewajiban dan hak yang timbul dalam suatu perjanjian. Para pihak tentunya sudah menyadari kesanggupan masing-masing untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama.

Walaupun demikian, merujuk pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), suatu perikatan dapat berakhir karena jangka waktu yang diatur dalam perjanjian telah berakhir/lewat waktu. Sebagaimana pasal dimaksud yang menyatakan secara jelas bahwa suatu perikatan hapus karena: pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

KLINIK TERKAIT

4 Hal yang Harus Diperhatikan ketika Review Perjanjian

09 Agt 2023

Ada Perbedaan dalam Perjanjian Dua Bahasa, Mana yang Berlaku?

12 Mei 2023

Addendum atau Perpanjangan Kontrak?

19 Agt 2011

Surat Perjanjian Kerja dengan Banyak Addendum

25 Apr 2011

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu suatu perikatan dapat berakhir apabila jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian telah lewat waktu. Namun, dalam hal sebagian kualifikasi tentang hapusnya suatu perikatan terpenuhi, tidak serta merta mengakhiri perjanjian dimaksud. Hal ini dikarenakan perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang kemudian menimbulkan hak baginya untuk menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lainnya dimaksud berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan uraian di atas, apakah addendum merupakan sarana yang tepat untuk melegitimasi kesepakatan para pihak dalam memperpanjang jangka waktu perjanjian atau harus melalui suatu perjanjian baru?

Menurut hemat kami, esensi dari persoalan tersebut bukanlah terletak pada formalitas dokumentasinya. Namun, terletak pada materi kesepakatan yang akan dibuat oleh para pihak terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian.

Addendum merupakan bagian dari perjanjian pokok yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, addendum tidak dapat berdiri sendiri. Segala ketentuan dalam perjanjian pokok yang tidak diubah atau ditambahkan tetap dinyatakan berlaku.

Namun, dalam hal perjanjian telah berakhir dan masih terdapat prestasi serta kontraprestasi yang belum terpenuhi, maka para pihak dapat membuat kesepakatan mengenai hal tersebut.

Hal yang perlu dipahami, baik addendum maupun perjanjian yang baru adalah didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga keduanya merupakan undang-undang yang mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan Pasal 1338 KUHPer (asas kebebasan berkontrak). Hakikat dari asas kebebasan berkontrak salah satunya adalah menentukan bentuk dokumentasi hukum yang dikehendaki oleh para pihak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena keduanya merupakan suatu perjanjian dan tunduk berdasarkan asas kebebasan berkontrak, menjadikan keduanya sama kedudukannya. Sepanjang isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1337 KUHPer.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan yang saudara ajukan. Terima kasih.

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)