Jumat, 25 October 2013

Menggugat Restoran ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menggugat Restoran ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pertanyaan

Apakah restoran yang telah merugikan konsumen dapat digugat ke BPSK?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Kami kurang jelas apa yang dimaksud kerugian dalam pertanyaan Anda. Selain itu, kami beranggapan bahwa yang Anda maksud BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

 

Sebelumnya, kami akan memberikan definisi BPSK seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(“UUPK”).

 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

 

Sementara mengenai apa yang disebut dengan pelaku usaha dan konsumen juga diatur dalam UUPK. Pasal 1 angka 3 UUPK misalnya yang menjelaskan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2 UUPK)

 

Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, pelaku usaha adalah pihak restoran. Sedangkan konsumen adalah setiap orang yang menikmati makanan di restoran yang menyajikan makanan tersebut.

 

Berdasarkan Pasal 23 UUPK, konsumen dapat mengajukan gugatan pelaku usaha melalui BPSK atau ke badan peradilan jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen.

 

Ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UUPK).

 

Mengenai menggugat melalui BPSK juga dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yaitu bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

 

Selain itu, melihat pada Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Perindag 350/2001”),BPSK memang memiliki fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan:

 

BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

 

Lebih lanjut, dalam tugas dan wewenang BPSK pada Pasal 52 UUPK dan Pasal 3 Kepmen Perindag 350/2001 dapat kita lihat bahwa memang BPSK berwenang menerima pengaduan dari konsumen dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

 
Tugas dan wewenang BPSK (Pasal 52 UUPK):

a.   melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;

e.   menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

 

Menjawab pertanyaan Anda, konsumen yang merasa dirugikan oleh restoran, dapat mengajukan pengaduan terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen tersebut melalui BPSK.

 

Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (Pasal 1 angka 8 Kepmen Perindag 350/2001). Dengan demikian, apabila konsumen restoran menderita kerugian akibat barang atau jasa yang dihasilkan oleh restoran dan ingin menuntut ganti rugi, ia dapat melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak restoran melalui BPSK.

 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK (Pasal 15 ayat (1) Kepmen Perindag 350/2001). Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya (Pasal 15 ayat (1) Kepmen Perindag 350/2001).

 

Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3)UUPK).Terhadap putusan BPSK ini dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (Pasal 57 UU BPSK).

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua