Surat Keterangan Lapor Diri dan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA

Bacaan 4 Menit
Surat Keterangan Lapor Diri dan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA
Pertanyaan

Dalam mengurus KITAS, dulu SLKD dan SKTT merupakan lanjutan yang harus diurus untuk memperlengkapi WNA yang tinggal di Indonesia. Akhir-akhir ini saya diberitahu kalau mereka tidak perlu diurus lagi merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tapi anehnya Mabes Polri masih mau kita mengurusnya meskipun Imigrasi bilang tidak perlu lagi. What should we do? Apakah ada kepastian mana yang harus kita turuti? Thanks

Ulasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami.
 

Perlu kami sampaikan bahwa sebelum tanggal 1 Januari 2014, pihak Kepolisian memang mewajibkan Warga Negara Asing (“WNA”) untuk mengurus Surat Keterangan Lapor Diri (“SKLD”). Namun, berdasarkan Surat Pengumuman Kepala Sub Bidang Orang Asing (Kasubbid Oras),tertanggal 24 Desember 2013 (“Pengumuman Kasubbid Oras”),WNA yang menetap di Indonesia tidak lagi diwajibkan untuk mengurus dan memiliki SKLD. Adapun bunyi lengkap dari Pengumuman tersebut adalah:

“1. Diberitahukan bahwa berdasarkan :

a.    Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b.    Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SPRIN/2471/XII/2013 Tgl 23 Desember 2013 tentang Penghentian Surat Keterangan Lapor Diri.

 

Maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, POLRI tidak lagi menerima pelayanan orang asing berupa Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).

 

2.    Dalam rangka berakhirnya tahun anggaran 2013 dan akan diadakan tutup buku, maka penerimaan berkas permohonan untuk pelayanan orang asing terakhir sampai dengan tanggal 27 Desember 2013.

 

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.”

 

Mengenai kewajiban untuk mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (“SKTT”), hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”).

 

Kewajiban untuk mengurus SKTT tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

“1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin  Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.

2.      Berdasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.”

 

Adapun definisi Instansi Pelaksana menurut Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan penjelasan di atas, WNA wajib melaporkan dirinya ke Instansi Pelaksana dimana WNA tersebut berada dan WNA akan mendapatkan SKTT dari Instansi Pelaksana.

 

Dalam kaitannya dengan pertanyaan saudara, maka berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

  •      Berdasarkan Pengumuman Kasubbid Oras tentang Penghentian Surat Keterangan Lapor Diri, WNA tidak lagi berkewajiban untuk mengurus SKLD ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
  •     Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, WNA tetap memiliki kewajiban untuk mengurus SKTT.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
 
Dasar hukum:

    

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika