Kamis, 24 October 2013

Akibat Hukum Pelanggaran Praktik Outsourcing

Akibat Hukum Pelanggaran Praktik Outsourcing

Pertanyaan

Mohon info, apa sanksi hukumnya bagi perusahaan yang melanggar Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

 

Sayangnya, Anda kurang spesifik menanyakan ayat berapa dari Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang Anda maksud.

 

Ada beberapa materi muatan yang diatur dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui penyediaan jasa pekerja/buruh atau dalam praktik biasa disebut outsourcing.

 

Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan misalnya yang mengatur bahwa outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsug dengan proses produksi.

 

Sedangkan yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsungdengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usahapenyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan,serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Mengenai jenis-jenis kegiatan jasa penunjang ini juga diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (“Permenaker 19/2012”).

 

Materi muatan lain yang dikandung dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan outsourcing. Ini diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

  1. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  2. hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
  3. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  4. perjanjian kerjasama antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.
  5. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 

Lebih lanjut persyaratan-persyaratan tersebut di atas diatur lebih rinci dan teknis lagi di Permenaker 19/2012. Semisal kewajiban mendaftarkan perjanjian antara perusahaan penyedia pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna pekerja outsourcing ke instansi ketenagakerjaan setempat.

 

Kemudian juga ada persyaratan kewajiban bagi perusahaan penyedia pekerja outsourcing seperti harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, memiliki izin usaha, izin operasional dan nomor pokok wajib pajak.  Selain itu, perusahaan penyedia pekerja outsourcing juga harus mendaftarkan perjanjian kerja pekerja outsourcing-nya di instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

 

Sedangkan mengenai apa sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Anda dapat merujuk pada Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

 

Dalam Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan tidak terpenuhi, dalam arti pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi,maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.Lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “demi hukum” dapat Anda simak penjelasannya dalam artikel Apa Arti Frasa ‘Demi Hukum’?.

 

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 sebagai pedoman pelaksana dari Permenaker 19/2012 ada juga sanksi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia pekerja outsourcing. Yaitu bagi perusahaan outsourcing yang tidak mendaftarkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pengguna outsourcing. Juga terhadap perusahaan outsourcing yang tidak mencatatkan perjanjian kerja pekerja outsourcing-nya.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, tidak ada sanksi pidana secara spesifik bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh maupun perusahaan pemberi kerja yang melanggar praktik outsourcing sesuai Pasal 66 UU Ketenagakerjaan.Namun yang ada hanyalah pencabutan izin operasional perusahaan penyedia pekerja outsourcing dan perubahan status hubungan kerja pekerja outsourcing.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua