Selasa, 04 April 2017

10 Tahun Bekerja Gaji Tidak Pernah Naik

10 Tahun Bekerja Gaji Tidak Pernah Naik

Pertanyaan

Kakak saya bekerja pada sebuah perusahaan sebagai office assistant. Sudah 10 tahun lamanya, gaji pokok Rp 300.000,-, tunjangan Rp 300.000,-, ditambah uang makan dan lembur menerima Rp 1.800.000,-. Dengan jam kerja 07.00-20.00, hitungan lembur 4 jam. Selain itu, juga belum ada jamsostek. Apa yang sebaiknya kakak saya lakukan? Apakah perusahaan itu melanggar hukum? Atau lebih baik kakak saya resign saja? Terima kasih atas jawabannya.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pernah dipublikasikan pada Rabu, 18 September 2013.

 

Intisari:

 

 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

 

Anda tidak menyebutkan daerah tempat kakak Anda bekerja. Sebagai contoh misalnya kakak Anda bekerja di DKI Jakarta, untuk UMP DKI Jakarta pada tahun 2017 ini ditetapkan sebesar Rp3.355.750,00. Ini berarti perusahaan tempat kakak Anda bekerja telah melanggar ketentuan mengenai upah minimum.

 

Mengenai jaminan sosial, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

 

Perusahaan selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS dikenai sanksi administratif.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Upah Minimum

Anda tidak menyebutkan daerah tempat kakak Anda bekerja. Sebagai contoh misalnya kakak Anda bekerja di DKI Jakarta, maka gaji kakak Anda tidak boleh di bawah Upah Minimum Provinsi (“UMP”).

 

UMP DKI Jakarta pada tahun 2017 ini ditetapkan sebesar Rp3.355.750,00 sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 yang berbunyi:

 

“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.”

 

Komponen Upah Minimum 

Mengenai apa saja yang menjadi komponen upah minimum, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

 

Ini berarti jika upah yang diterima oleh pekerja terdiri beberapa komponen, maka besar upah yang tidak boleh di bawah UMP adalah jumlah dari upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Komponen upah ini juga disebut di dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[1]

 

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri; tunjangan anak; tunjangan perumahan; tunjangan kematian; tunjangan daerah dan lain-lain.

 

Lebih lanjut dikatakan bahwa tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

 

Melihat pada uraian gaji kakak Anda, dapat dikatakan bahwa gaji kakak Anda berada di bawah UMP DKI Jakarta.

 

Di samping itu, jika “tunjangan” sebesar Rp. 300.000 yang Anda sebut di sini merupakan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok Rp. 300.000 itu menyalahi aturan karena seperti yang kami jelaskan di atas, besarnya upah pokok itu sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Upah pokok kakak Anda jika dihitung yakni sedikit-sedikitnya haruslah: 75% x (Rp. 300.000 + Rp. 300.000) = Rp. 450.000

 

Jadi, jumlah upah pokok kakak Anda yang hanya sebesar Rp. 300.000 itu menyalahi aturan hukum.

 

Sanksi Bagi Perusahaan yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum

UU Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[2] Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[3]

 

Langkah yang Dapat Dilakukan

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel yang berjudul Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum, jika Anda ingin memperkarakan persoalan upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, Anda dapat menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Prosedurnya adalah:

1.    Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.  Apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan.

3.  Apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Jaminan Sosial bagi pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU 24/2011”). Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.[4]

 

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.[5]

 

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.[6]

 

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (“PP 86/2013”):

 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

a.    mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan

b.    memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

 

Sanksi Bagi Pemberi Kerja yang Tidak Mendaftarkan Karyawannya sebagai Peserta BPJS

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif.[7]

 

Sanksi administratif itu dapat berupa:[8]

a.    teguran tertulis; -> dilakukan oleh BPJS.

b.    denda; dan/atau -> dilakukan oleh BPJS.

c.    tidak mendapat pelayanan publik tertentu. -> dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

 

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:[9]

a.    perizinan terkait usaha;

b.    izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

c.    izin memperkerjakan tenaga kerja asing;

d.    izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau

e.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan dalam BPJS.

 

Jadi, pada dasarnya perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan mengenai upah minimum dan jaminan sosial.

 

Kami menyarankan lebih baik kakak Anda coba bicarakan dengan perusahaan Anda untuk menuntut agar hak-hak kakak Anda dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tidak berhasil, Anda bisa menyelesaikannya melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Sebagai referensi, Anda dapat membaca artikel Bagaimana Aturan Mengenai Kenaikan Upah Secara Berkala?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

5.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

6.   Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah;

7.    Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017.

 



[1] Penjelasan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 89 UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 1 angka 2 UU 24/2011

[5] Pasal 14 UU 24/2011

[6] Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012

[7] Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 5 ayat (1) PP 86/2013

[8] Pasal 17 ayat (2), (3), dan (4) UU BPJS dan Pasal 5 ayat (2) PP 86/2013

[9] Pasal 9 ayat (1) PP 86/2013

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua