Selasa, 20 August 2013

Masalah Verifikasi Identitas di Dunia Siber

Masalah Verifikasi Identitas di Dunia Siber

Pertanyaan

Saya memiliki akun e-mail. Akun e-mail itu saya gunakan untuk e-mail dasar ID salah satu games besar di Indonesia. Saya buat ID itu 3 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah lupa e-mail yang saya pernah buat untuk ID saya. Kemarin saya datang langsung ke perusahaan games tersebut, saya mau minta ganti password tapi tidak bisa karena saya sudah lupa akan e-mail pertama saya yang untuk e-mail dasar ID tersebut. Padahal saya sudah membawa beberapa bukti kalau password itu memang milik saya yaitu berkas voucher senilai Rp18 juta. Tapi karena saya lupa e-mail pertama saya salah satu staf di kantor itu malah bilang, “e-mail bapak salah hanya di angkanya.” Saya bingung mesti bagaimana lagi. Saya hanya mau minta hak saya sebagai salah satu konsumen mereka. Contoh e-mail [email protected] Mereka bilang hanya salah di angka. Saya harus bagaimana untuk mengambil hak saya itu? Apa saya harus bikin surat dari kepolisian bahwa akun ID itu milik saya?

Ulasan Lengkap

Yth. Rekan pembaca Hukumonline,

 

Secara sederhana, hak merupakan klaim atau kebebasan untuk melakukan, mempertahankan, atau tidak melakukan sesuatu yang didasarkan pada alas hukum yang sah. Alas hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum lain baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Alas hukum biasanya mengatur siapa yang memiliki hak, dan apa hak yang ia miliki. Dalam terjadi sengketa mengenai pihak yang memiliki hak dan ruang lingkup hak yang ia miliki, pihak yang mengklaim adanya hak diminta untuk memberikan bukti mengenai alas hukum yang dimaksud.

 

Dunia siber merupakan dunia virtual yang tidak mengenal batas yang jelas. Dunia ini terbentuk dari penyatuan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap informasi, gagasan, dan ide, pada dasarnya hanya merupakan kombinasi deretan 0 dan 1. Dalam dunia siber setiap orang dapat menjadi siapa saja. Anonimitas atau pseudonimitas merupakan hak setiap orang dalam berinteraksi, baik komunikasi maupun transaksi, di dunia siber. Prinsip ini dibangun berdasarkan paham bahwa anonimitas dan pseudonimitas merupakan wujud dari kebebasan berekspresi, dan keduanya merupakan salah satu cara untuk melindungi diri dari segala bentuk interferensi pihak lain dalam berkomunikasi. Namun, dalam banyak transaksi dan interaksi, para pihak membutuhkan identitas yang jelas sehingga setiap interaksi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

E-mail merupakan salah satu cara identifikasi yang paling lemah. Untuk membuat e-mail, seseorang diminta untuk memberikan informasi mengenai, antara lain: nama depan, nama belakang, nama pengguna, kata sandi, jenis kelamin, tanggal lahir, dan domisili. Akan tetapi, dalam kebanyak pembuatan e-mail tidak berbayar (gratis), tidak ada mekanisme verifikasi mengenai kebenaran identitas pengguna.

 

Dalam banyak hal, kepercayaan, baik secara teknis maupun hukum, yang telah dibangun dalam dunia siber sulit untuk dilanjutkan atau dihubungkan dalam dunia nyata. Sebagai contoh, Polan yang menggunakan email [email protected] dan mengaku sebagai Pria, 28 tahun, wiraswasta, single. Polan telah membangun relasi yang baik dengan Polanita yang menggunakan e-mail [email protected] dan mengaku sebagai wanita 25 tahun, pegawai negeri, single. Mereka telah berbagi informasi mengenai hobi dan foto. Akan tetapi, mereka tidak dapat memastikan bahwa masing-masing mereka adalah sebagaimana yang mereka nyatakan (referensi Kasus: TALHOTBLOND http://en.wikipedia.org/wiki/Talhotblond). Apabila mereka bertemu (kopi darat), mereka dapat memerlukan usaha dan waktu untuk membangun kepercayaan seperti yang mereka telah bangun dalam dunia siber.

 

Kembali kepada kasus yang Saudara alami mengenai klaim suatu hak, prinsip pembuktian adanya hak dalam lingkup perdata diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yaitu:

 

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

 

Prinsip ini diimplementasikan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

 

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

 

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa petugas perusahaan online games tersebut menjalankan prinsip kehati-hatian. Ia tidak dapat memastikan bahwa Saudara adalah pengguna akun yang sah dari online game yang dimaksud, karena Saudara tidak dapat memastikan identitas Saudara melalui mekanisme verifikasi yang ditentukan. Oleh karena itu, sepanjang identitas Saudara tidak dapat diverifikasi, hak Saudara juga akan tetap dipertanyakan.

 

Yang perlu diklarifikasi lebih jauh lagi ialah apakah Saudara memberikan informasi yang benar pada waktu Saudara mendaftarkan diri sebagai pengguna online game yang dimaksud? Misalnya, Saudara memberikan informasi mengenai nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon yang benar? Jika informasi yang Saudara berikan telah benar dan Saudara dapat menunjukkan bukti-bukti untuk memverifikasi jati diri Saudara, maka hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Saudara adalah pengguna e-mail yang dimaksud.

 

Dalam kasus Saudara, pada akhirnya dikembalikan kepada kebijakan penyelenggara online game sebagaimana tertuang dalam syarat dan ketentuan penggunaan akun dan password e-mail. Surat keterangan dari kepolisian yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan akun atau password e-mail belum dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak Saudara, terlebih Saudara tidak mengingat e-mail secara pasti.

 

Sekiranya memerlukan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

 
Referensi:

Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta : Tatanusa, 2012.

 
 
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua