Jumat, 02 August 2013

Perlukah Persetujuan Istri untuk Menjual Harta Warisan?

Perlukah Persetujuan Istri untuk Menjual Harta Warisan?

Pertanyaan

Apabila seorang suami jadi ahli waris tunggal, kemudian mau menjual tanah tersebut, apakah diperlukan persetujuan dari isterinya? Padahal tanah tersebut berasal dari tanah warisan.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan istri tersebut.

 

Pasal 35 UU Perkawinan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

 

Ini berarti bahwa atas harta yang diperoleh sebagai warisan oleh si suami, si suami berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun, selama suami dan istri tersebut tidak memperjanjikan yang lain. Oleh karena itu, suami tidak perlu meminta izin dari istrinya untuk menjual tanah yang diwariskan kepada suami selama suami dan istri tidak memperjanjikan bahwa persetujuan dibutuhkan dalam hal melakukan tindakan hukum atas harta dari warisan.

 

Mengenai harta dalam perkawinan, Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal. 83) juga mengatakan hal yang serupa bahwa ada yang dinamakan harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi berasal dari warisan.

 

Sayuti Thalib, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) cara penggolongan harta suami-istri, yaitu:

1.    Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami istri itu:

a.    Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.

b.    Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

c.    Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

2.    Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:

a.    Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.

b.    Harta kekayaan yang lain.

3.    Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

a.    Harta milik bersama.

b.    Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.

c.    Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

 

Jadi pada dasarnya, atas harta yang diperoleh sebagai warisan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, masing-masing suami istri berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun karena harta tersebut berada di bawah penguasaannya. Sehingga si suami tidak perlu meminta persetujuan istri untuk menjual tanah tersebut.

 

Akan tetapi, jika telah diperjanjikan bahwa dibutuhkan persetujuan pasangan dalam hal melakukan tindakan hukum atas harta yang berasal dari warisan, maka si suami harus meminta persetujuan istrinya.

 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua