Senin, 24 February 2014

SIM dan STNK Diblokir Karena Tidak Datang Sidang Tilang

SIM dan STNK Diblokir Karena Tidak Datang Sidang Tilang

Pertanyaan

Suatu hari saya kena tilang STNK dan SIM, tetapi saya tidak mengurus sidangnya di pengadilan atau saya biarkan saja. Ketika saya bayar pajak, data kendaraan saya diblokir dan saya diwajibkan bayar denda tilang terlebih dahulu. Begitu juga ketika saya perpanjang SIM, tidak bisa karena diblokir dan diwajibkan bayar denda tilang terlebih dahulu di pengadilan. 1. Apa dasar hukumnya polantas memblokir STNK dan SIM saya? 2. Apakah UU Lalu Lintas bertentangan dengan Pergub tentang pendapatan daerah yaitu pajak kendaraan bermotor? Karena satu sisi saya diwajibkan bayar pajak kendaraan sementara karena ada denda tilang, saya tidak bisa bayar pajak. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaannya, saya coba jawab dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman pribadi saya.

         

Dasarnya adalah koordinasi CJS dan Samsat. Dengan tidak hadirnya anda di sidang tilang, itu artinya anda tidak menghormati negara. Saat Anda tidak menghormati negara, maka Anda pun tidak akan dihormati balik. Begitu bahasa mudahnya.

 

Jadi proses yang dilakukan CJS (Criminal Justice System = terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim), juga berkaitan dengan SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap = Polisi, Dispenda, Jasa Raharja). Silakan baca artikel ‘Ditilang karena STNK Mati’ jika ingin mengetahui lebih lanjut soal ‘sejarah’ SAMSAT.

 

Proses pemblokiran ini baru saya dengar, dan menurut saya bagus. Proses pemblokiran ini mendidik warga yang ‘ngeyel’ untuk mematuhi proses penindakan hukum lalu lintas. Kalau semuanya tidak mau datang ke pengadilan, menghindar dan lari dari tanggung jawab, maka tujuan dari EFEK JERA penindakan hukum di jalan tidak akan berlangsung. Semua orang akan santai saja melanggar sambil berpikir ‘toh juga tilang nggak diurus di Pengadilan tidak masalah.

 

Jadi saya tidak bisa menjawab dasar hukum, karena ini adalah inovasi baru CJS dengan Samsat di wilayah Anda. Kalau Anda tetap bersikeras ingin tahu dasar hukum, silahkan tanya langsung di wilayah Anda.

 

Saran saya, tolong seimbangkan antara HAK dan KEWAJIBAN. Anda memiliki hak untuk mengetahui apa dasar hukum dari proses penegakan hukum dan kebijakan lainnya. Namun Anda juga punya kewajiban, yaitu selain membayar pajak juga mematuhi peraturan lalu lintas (menyelesaikan proses sidang tilang termasuk dalam mematuhi peraturan lalu lintas).

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Anggota POLRI yang gemar membagi pengetahuan dan pengalaman lewat blog pribadi.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua