Bolehkah Mempekerjakan Orang Tanpa Libur?

Bacaan 4 Menit
Bolehkah Mempekerjakan Orang Tanpa Libur?
Pertanyaan

Apakah boleh mempekerjakan orang tanpa hari libur?

 

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebenarnya hak untuk menikmati libur adalah hak setiap pekerja/buruh. Hak ini berkaitan dengan waktu kerja pekerja/buruh itu sendiri. Di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) disebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja itu meliputi (Pasal 77 ayat [2] UU Ketenagakerjaan):

a.      7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b.      8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

 

Dari ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa paling tidak di dalam satu minggu, pekerja/buruh dapat beristirahat dan menikmati hari libur sekurang-kurangnya satu hari. Hak ini juga merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh dan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, termasuk hak untuk menikmati hari libur.

 

Lalu, apakah pengusaha boleh mempekerjakan pekerja/buruh tanpa hari libur? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 85 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

 

Mengacu pada pasal di atas dapat diketahui bahwa pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Artinya, pengusaha bisa mempekerjakan buruh pada hari libur resmi, namun dengan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha wajib memberikan upah kerja lembur. Mengenai penjelasan lebih lanjut apa saja jenis dan sifat pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan di atas serta syarat mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja dapat Anda simak dalam artikel Ketentuan Upah Kerja Lembur Pada Hari Lebaran.

 

Selain itu, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Ketenagakerjaan tidak ada sanksi hukum bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh secara terus-menerus tanpa hari libur. Yang diatur adalah sanksi bagi pengusaha yang melanggar Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan,yakni kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk membayar upah kerja lembur.

 

Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Hal ini menunjukkan bahwa UU Ketenagakerjaan tidak mengatur sanksi bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh tanpa hari libur. Pengusaha bisa saja melakukannya namun dengan persyaratan-persyaratan di atas. Pada dasarnya, pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari libur dan pekerja/buruh tetap berhak menikmati hari libur.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum: