Senin, 04 November 2013

Pencabutan Izin Perseroan dalam Likuidasi

Pencabutan Izin Perseroan dalam Likuidasi

Pertanyaan

Bagaimana cara/proses dan apa saja syarat-syarat dalam proses pencabutan ijin-ijin perseroan yang sedang dalam likuidasi? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Sebagaimana yang kami pahami bahwa untuk pembubaran suatu badan hukum perseroan (Likuidasi) diatur dalam Bab X, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Hal mana menurut Pasal 142 ayat (1) UUPT Likuidasi dapat terjadi karena:

 

a)    berdasarkan keputusan RUPS;

b)    karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c)    berdasarkan penetapan pengadilan;

d)    dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e)    karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f)     karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa likuidasi yang dimaksud adalah likuidasi yang terjadi dan telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

Hal mana likuidasi yang dilakukan berdasarkan RUPS dimaksud, untuk pencabutan izin usaha perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 

1.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU No.28/2007”), Pasal 2 ayat (6) UU No.28/2007, suatu perseroan yang dilikuidasi untuk penghapusan NPWP dilakukan dengan cara memohonkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili hukum perseroan.

 

Adapun prosesnya selama 6 (enam) bulan sejak permohonan diajukan dan akan dikabulkan dengan ketentuan utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, sebagaimana diatur dalam  Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.20/PMK. 03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

 

2.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP), menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag No.37/2007”), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh likuidator perusahaan bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian melaporkan pembubaran dimaksud kepada Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

(a)     bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;dan

(b)      TDP asli.

 

3.     Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag No. 36/2007”) jo.   Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-DAG/PER/9/2009 TEntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat izin usaha perdagangan (“Permendag No. 46/2009”); dan terakhir kali diubah    Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag No. 39/2011”), dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Pemilik SIUP yang menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pencabutan dan/atau penghapusan izin perusahaan dilakukan setelah proses Likuidasi perusahaan telah ditetapkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan yang Saudara ajukan. Terima kasih.

 
 
Dasar hukum:

1.         Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2.         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3.         Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.03/2012 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

4.         Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor.44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.

5.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor.20/PMK. 03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

6.         Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

7.         Peraturan Menteri Perdagangan No.46/M-DAG/PER/9/2009 TEntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

8.         Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

9.         Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

10.      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE - 48/PJ/2012 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi.

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua