Kamis, 31 Oktober 2013

Haruskah Mengajukan Somasi Sebelum Permohonan Pailit?

Haruskah Mengajukan Somasi Sebelum Permohonan Pailit?

Pertanyaan

Yth, Mitra dari Hukumonline, apabila sebagai kreditur saya ingin memohonkan pailit terhadap debitur saya, haruskah saya melayangkan somasi terlebih dahulu kepada debitur saya tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, dalam hukum acara perdata sendiri diatur apabila seseorang ingin menggugat orang lain, maka ia harus melayangkan surat somasi dulu terhadap orang tersebut sebanyak minimal tiga kali. Dan seperti yang kita ketahui pula UU Kepalitan dan PKPU tidak diatur mengenai kewajiban seorang pemohon pailit untuk melayangkan somasi terlebih dahulu.  

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya somasi dilayangkan untuk mengingatkan debitor bahwa adanya suatu keadaan yang belum dilakukan dan/atau prestasi tertunda berdasarkan perjanjian yang disepakati. Hal mana somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang menyatakan:

 

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa somasi dimaksudkan sebagai upaya itikad baik dari kreditor untuk menegur debitor agar melakukan kewajiban/prestasinya. Hakikatnya, somasi ini ditujukan agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan.

 

Di sisi lain, dalam hal belum diaturnya mengenai jatuh tempo atau jangka waktu pemenuhan kewajiban oleh debitor, maka kreditor dapat menegaskan perihal jangka waktu pemenuhan kewajiban tersebut dengan melayangkan somasi. Sehingga dalam hal debitor lalai menjalankan kewajibannya maka somasi sebagai bukti untuk menyatakan lalainya debitor atas kewajiban yang patut ia jalankan. Dengan kata lain membuktikan bahwa adanya suatu prestasi yang telah jatuh tempo dan patut bagi kreditor tagihkan.

 

Secara prinsip tidak ada keharusan untuk melayangkan somasi sebanyak tiga kali. Hal tersebut lebih pada asas kebiasaan dan kepatutan yang jamak dilakukan dalam praktik. Tanggapan terhadap somasi dan upaya penyelesaian melalui teguran ini, menjadi parameter iktikad baik kreditur dalam menyelesaiakan permasalahan yang timbul.

 

Perlu digarisbawahi, kejadian kelalaian tidak selalu ditentukan dari adanya somasi sebanyak 3 kali, namun merujuk kembali pada kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian.

 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No.37/2004”) menjelaskan bahwa suatu permohonan pernyataan pailit wajib untuk memenuhi persyaratan adanya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004 menyatakan:

 

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak disyaratkan adanya pengajuan somasi terlebih dahulu untuk menentukan adanya utang oleh debitor. Yang justru harus diperhatikan terkait kepailitan adalah mengenai dapat dibuktikannya utang tersebut secara sederhana. Artinya, sudah tidak lagi menjadi konflik mengenai ada atau tidaknya utang debitor kepada kreditor.

 

Seringkali permohonan pailit ditolak karena pemohon pailit (dalam hal ini kreditor) tidak dapat membuktikan mengenai utang secara sederhana. Sehingga berimplikasi, penyelesaian harus dilakukan dahulu di pengadilan negeri atau arbitrase. 

 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan yang Saudara ajukan. Terima kasih.

 
Dasar hukum:

1.        Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.        Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua