Jumat, 12 May 2017

Ketentuan THR untuk Pekerja yang Cuti Melahirkan

Ketentuan THR untuk Pekerja yang Cuti Melahirkan

Pertanyaan

Bagaimana ketentuan THR (Tunjangan Hari Raya) untuk tenaga kerja wanita yang cuti melahirkan dan sudah berstatus karyawan tetap? Apakah mendapatkan full sesuai karyawan lain atau ada ketentuan lain?

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Umar Kasim dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 24 September 2013.

 

Intisari:

 

 

Pemberian hak THR tidak didasarkan pada kehadiran atau prestasi, akan tetapi didasarkan pada masa kerja, yakni setelah masa kerja seseorang pekerja/buruh telah lebih dari 1 (satu) bulan, ia berhak THR dengan jumlah proposional, bahkan berhak mendapatkan THR secara penuh (full) setelah masa kerjanya telah lebih dari 1 (satu) tahun.

 

Oleh karena itu, ketidak-hadiran (absent) selama menjalani hak cuti hamil dan melahirkan, tidak meniadakan atau mengurangi hak THR sepanjang masa kerja yang bersangkutan telah menenuhi jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Hak Cuti Hamil dan Melahirkan

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak cuti hamil dan melahirkan adalah hak yang timbul dan diberikan oleh undang-undang khusus bagi perempuan yang memenuhi syarat. Pelaksanaan hak cuti hamil dan melahirkan tersebut tidak memutus hubungan kerja, tidak menghilangkan, dan mengurangi masa kerja. Setiap pekerja wanita yang cuti hamil dan melahirkan juga berhak atas upah penuh.

 

Walaupun demikian, pelaksanaan hak cuti hamil dan melahirkan dapat meniadakan hak-hak yang terkait dengan tunjangan tidak tetap (TTT), khususnya yang didasarkan pada kehadiran, seperti tunjangan transport, uang makan, insentif/bonus produktivitas, biaya komunikasi dan lain-lain.

 

Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.[1]

 

Hak THR yang merupakan salah satu bentuk pendapatan non-upah, berhak diperoleh setiap pekerja/buruh jika memenuhi syarat dan ketentuan (vide Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah).

 

Syarat dan ketentuan dimaksud, disebutkan antara lain dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) sebagai berikut:

 

(1)  Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

(2)  THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

 

Cara menghitung besaran THR yaitu:[2]

a.    Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b.    Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

 

masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

 

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, pemberian hak THR tidak didasarkan pada kehadiran atau prestasi, akan tetapi didasarkan pada masa kerja, yakni setelah masa kerja seseorang pekerja/buruh telah lebih dari 1 (satu) bulan, ia berhak atas THR dengan jumlah proposional, bahkan berhak mendapatkan THR secara penuh (full) setelah masa kerjanya telah lebih dari 1 (satu) tahun.

 

Oleh karena itu, ketidak-hadiran (absent) selama menjalani hak cuti hamil dan melahirkan, tidak meniadakan atau mengurangi hak THR sepanjang masa kerja yang bersangkutan telah menenuhi jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Dan jangka waktu saat menjalani hak cuti dimaksud termasuk masa kerja yang harus diperhitungkan.

 

Demikian jawaban dari, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

3.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

 

 

 

Artikel Sebelum Pemuktahiran yang Dibuat oleh Umar Kasim

 

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 84 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak cuti hamil dan melahirkan adalah hak yang timbul dan diberikan oleh undang-undang -spesial- bagi perempuan yang memenuhi syarat. Selama menjalani -hak- cuti hamil dan melahirkan tersebut tidak memutus hubungan kerja, tidak menghilangkan dan mengurangi masa kerja. Walaupun demikian, pelaksanaan hak -cuti hamil dan melahirkan- dapat meniadakan hak-hak yang terkait dengan tunjangan tidak tetap (TTT), khususnya yang didasarkan pada kehadiran, seperti tunjangan transport, uang makan, insentif/bonus produktivitas, biaya komunikasi dan lain-lain.

 

Namun -khusus- hak THR (tunjangan hari raya keagamaan) yang merupakan salah satu bentuk pendapatan non-upah, berhak diperoleh setiap pekerja/buruh jika memenuhi syarat dan ketentuan (vide Surat Edaran Nomor SE-07/Men/1990).

 

Syarat dan ketentuan dimaksud, antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1994 disebutkan, bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerjanya yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan -lamanya- secara terus-menerus atau lebih.

 

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, pemberian hak THR tidak didasarkan pada kehadiran atau prestasi, akan tetapi didasarkan pada masa kerja, yakni setelah masa kerja seseorang pekerja/buruh -telah- lebih dari 3 (tiga) bulan, ia berhak THR dengan jumlah proposional, bahkan berhak mendapatkan THR secara penuh (full) setelah masa kerjanya -telah- lebih dari 1 (satu) tahun.

 

Oleh karena itu, ketidak-hadiran (absent) selama menjalani hak cuti hamil dan melahirkan, tidak meniadakan atau mengurangi hak THR -sepanjang masa kerja yang bersangkutan telah menenuhi jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan-. Dan saat (waktu) menjalani hak cuti dimaksud, adalah termasuk masa kerja yang harus diperhitungkan.

 

Demikian penjelasan saya, semoga dapat dipahami.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan

 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua