Kamis, 25 September 2014

Pengaturan Mengenai Pindah Agama Bagi Anak-Anak

Pengaturan Mengenai Pindah Agama Bagi Anak-Anak

Pertanyaan

Bagaimana cara dan aturan pindah agama dari Islam ke Kristen untuk anak saya yang masih usia 8 tahun? Untuk legalitas di data apakah harus menunggu usia 17 tahun? Perlu saya informasikan, akte kelahiran anak saya atas nama saya sebagai ibunya karena pernikahan saya siri. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Ibu.

 

Pada dasarnya Negara (Indonesia) menyerahkan pilihan beragama kepada masing-masing warga negara dan hukum Negara tidak mengatur tata cara untuk memeluk suatu agama tertentu.

 

Pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (“UU Adminduk”). Namun, keterangan mengenai agama atau kepercayaan memang termasuk data kependudukan yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan.

 

Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi:

a.    Biodata Penduduk;

b.    Kartu Keluarga (KK);

c.    Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d.    Surat keterangan kependudukan; dan

e.    Akta Pencatatan Sipil.

 

Sesuai UU Adminduk, hal-hal yang tercantum dalam dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:

 

Biodata Penduduk (Pasal 60)

paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan (seperti; pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap) dan Peristiwa Penting yang dialami.

 
KK (Pasal 61 ayat (1))

memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

 
KTP Elektronik (Pasal 64 ayat (1))

mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP elektonik, tanda tangan pemegang KTP elektronik.

 
 
Surat Keterangan Kependudukan
(Pasal 65)

paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

 
Akta Pencatatan Sipil
(Pasal 1 ayat (15))
 
 

Mencatat Peristiwa Penting (seperti; kelahiran, kematian, perkawinan, dll) yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil.

 

Ibu menginformasikan bahwa anak Ibu masih berusia 8 (delapan) tahun, dengan demikian seharusnya data kependudukan anak Ibu dicantumkan dalam KK Ibu dan anak Ibu belum pula memenuhi syarat untuk memiliki KTP. Sehingga, data mengenai agama anak Ibu dapat saja dicantumkan ketika anak Ibu sudah bisa memperoleh KTP atau ketika Ibu ingin mencantumkannya dalam KK.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga membantu.

 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Advokat pada Budidjaja & Associates Law Offices. Juga tercatat sebagai anggota Indonesia Christian Law Society (ICLS).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua