Kewajiban Pengusaha Katering Bila Konsumen Keracunan

Bacaan 7 Menit
Kewajiban Pengusaha Katering Bila Konsumen Keracunan
Pertanyaan

Bapak/Ibu, jika pengguna jasa katering saya keracunan makanan dan saya yakin keracunan tersebut bukan karena makanan saya, yang mana mungkin ada orang yang tidak senang dan memasukkan racun ke makanan katering saya, apa yang harus saya lakukan jika diinterogasi pihak kepolisian? Terima kasih Pak/Bu.

Ulasan Lengkap
 

Sepanjang penelusuran kami, izin usaha jasa boga/katering diatur khusus, yang tertuang dalam suatu peraturan daerah (“perda”). Sayangnya Anda tidak menyebutkan spesifik di daerah mana Anda tinggal. Sebagai contoh, kami akan menyebutkan salah satu daerah yang memiliki perda tersebut, yakni kota Banjarmasin, yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga (“Perda 33/2004”).

 

Dalam Pasal 1 angka 7 Perda 33/2004 dijelaskan apa yang dimaksud dengan jasa boga. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

 

Perlu diketahui bahwa pimpinan usaha jasa boga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pimpinan usaha dalam perda ini. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya (Pasal 1 angka 8 Perda 33/2004).

 

Berdasarkan Pasal 29 Perda 33/2004, Pimpinan Usaha Jasa Boga berkewajiban untuk:

a.    memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan;

b.    menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c.    menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.    menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Perda 33/2004, bahwa dalam memberikan jaminan kesehatan, Pimpinan Usaha Jasa Boga bertanggung jawab atas:

a.    pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan usaha jasa boga;

b.    kelayakan teknis alat perlengkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan dan keselamatan usaha.

 

Bagi badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Perda 33/2004, dapat dilakukan pencabutan izin usaha jasa boga (Pasal 34 huruf a Perda 33/2004). Sedangkan bagi pengusaha jasa boga perorangan (sebagai usaha sampingan), yang dalam hal ini tidak memerlukan izin usaha sebagaimana dikatakan dalam Pasal 25 Perda 33/2004, menurut hemat kami, dapat diberlakukan pengaturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

 

Sebagaimana uraian di atas, Anda sebagai pelaku usaha katering sepatutnya memang menjaga kesehatan dan mutu dari makanan yang Anda sajikan kepada pengguna jasa/pelanggan katering Anda. Pengguna jasa/pelanggan katering Anda termasuk sebagai konsumen, karena mengonsumsi makanan yang Anda sajikan.

 

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen). Maka dalam hal ini berlaku pula UU Perlindungan Konsumen.

 

Kewajiban Anda sebagai pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

 

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.    beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.    memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.    memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d.    menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.    memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.     memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g.    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

 

Mengacu pada pasal di atas dapat kita ketahui bahwa Anda sebagai pelaku usaha katering wajib menjamin mutu makanan yang Anda sajikan. Dalam hal ini menurut hemat kami, termasuk pula menjaga agar tidak ada orang yang sengaja “meracuni” makanan yang Anda buat.

 

Mengenai bersalah atau tidaknya Anda dengan tidak melaksanakan kewajiban yang disebut dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen atau ada orang lain yang memasukkan racun ke dalam makanan katering Anda memang dibuktikan lagi nantinya dalam proses hukum. Akan tetapi, jika makanan yang Anda sajikan itu membuat pelanggan Anda keracunan, maka ada kemungkinan Anda telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen:

 

a.    tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.    dstnya...

 

Jika Anda terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen tersebut, maka ancaman pidana yang dikenakan terhadap Anda berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Menjawab pertanyaan Anda lainnya mengenai tindakan apa yang dapat Anda lakukan, maka kita mengacu pada Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak-hak pelaku usaha. Berkaitan dengan kasus Anda ini, hak yang Anda miliki antara lain adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen dan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

 

Tindakan yang dapat Anda lakukan adalah Anda bisa menghadirkan saksi-saksi yang sekiranya dapat menguatkan bahwa Anda tidak bersalah. Misalnya saksi yang bertugas memasak, mengantarkan, dan/atau menyajikan makanan.

 

Selain itu, Anda dapat melakukan pembelaan diri bahwa keracunan yang dialami oleh pelanggan Anda bukan disebabkan karena kesalahan Anda.Tentunya dengan didukung oleh bukti-bukti, seperti misalnya bahan baku, peralatan dan perlengkapan memasak serta bumbu yang digunakan dalam aktifitas memasak.  

 
Dasar Hukum:

2.    Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga.

 
 
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika