Senin, 16 December 2013

Sanksi Jika Menyalahgunakan Surat Keterangan Dokter

Sanksi Jika Menyalahgunakan Surat Keterangan Dokter

Pertanyaan

Yth. redaksi hukumonline.com semenjak adanya jamsostek di perusahaan kami bekerja, hampir setiap hari ada yang tidak masuk dengan alasan sakit dan menunjukan surat dari jamsostek. Yang ingin saya tanyakan tindakan hukum seperti apa yang sebaiknya diambil perusahaan untuk menanggulangi keadaan tersebut, karena kami tahu karyawan yang tidak masuk tersebut pura-pura sakit dan pihak jamsostek dengan mudah memberikan surat sakit. Karena secara logika saja orang sakit pasti memerlukan waktu lebih dari 1 hari, dan tidak ada tanda-tanda baru sembuh dari sakit. Terimakasih.  

Ulasan Lengkap

Yth. Saudara penanya. Setelah membaca permasalahan Saudara, saya kurang dapat menangkap dan memahami persis, seperti apa maksud statement Saudara bahwa: ada (karyawan) yang tidak masuk (bekerja) dengan alasan sakit dan menunjukkan surat dari Jamsostek. Asumsi saya, mungkin maksudnya Saudara: surat keterangan sakit dari (para) dokter atau klinik/rumah sakit mitra PT. Jamsostek (Persero).

 

Sepengetahuan saya, Jamsostek tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan sakit terkait dengan sakitnya pekerja/buruh (karyawan), walau peserta jamsostek sekalipun. Yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan sakit dimaksud, adalah dokter atau klinik/rumah sakit, khususnya yang ditunjuk oleh atau kerjasama dengan PT. Jamsostek (Persero). Jadi, dalam hal dan kaitan ini, mungkin yang Saudara maksud adalah surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk oleh atau kerjasama dengan PT. Jamsostek sebagai rujukan layanan kesehatan (para) karyawan.

 

Berkenaan dengan surat keterangan sakit tersebut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan, bahwa lembaga dan jabatan kedokteran sebenarnya adalah suatu profesi yang mulia dan seharusnya terpercaya, sehingga wajib untuk dipercaya statementnya dalam memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional (vide Pasal 51 huruf a Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

 

Jabatan kedokteran tersebut sama terpercayanya dengan misalnya jabatan Notaris, Akuntan, atau (putusan) Hakim, dan jabatan-jabatan profesi lainnya yang sejenis. Artinya apapun kata dokter: sakit, sehat, istirahat, atau harus dirawat, ataukah sudah dapat pulang (sembuh), semuanya wajib dipercaya oleh pihak yang berkepentingan.

 

Dengan demikian kalau ada karyawan yang menyatakan sakit dan memang ada surat keterangan sakit dari dokter yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (dalam arti, benar-benar diterbitkan oleh seorang dokter yang berwenang dan sesuai profesi), maka surat keterangan dokter tersebut wajib untuk dapat dipercaya kebenaran pernyataannya. Tegasnya, jika dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pasien (karyawan) yang bersangkutan dinyatakan sakit, maka perusahaan wajib mempercayainya.

 

Permasalahannya, bagaimana jika ada keraguan terhadap surat keterangan dokter dimaksud, seperti kecurigaan Saudara, mungkin hanya berpura-pura sakit, hemat saya tentunya bukan si pasien (karyawan) yang harus disalahkan dan dikenakan sanksi, akan tetapi dokter yang menerbitkan pernyataan itulah yang harus ditelusur, apakah ia berbohong atau mengeluarkan pernyataan palsu.

 

Walaupun tidak tertutup kemungkinan (para) karyawanlah yang menyalahgunakan melakukan pemalsuan surat keterangan dokter (alias “aspal”). Hal ini bisa dikenakan sanksi pidana pemalsuan (sesuai Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Straftecht – “KUHP”), dan/atau juga sanksi keperdataan, no work no pay (sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Mengenai no work no pay, dapat dilihat dalam artikel yang berjudul Surat Dokter dan Prinsip 'No Work No Pay'.

 

Akan tetapi, jika memang dapat dibuktikan atau setidaknya patut dapat diduga bahwa seorang dokter mengeluarkan pernyataan yang tidak benar dan/atau menyimpang dari kode etik kedokteran, maka oknum dokter yang bersangkutan itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan bisa dikenakan sanksi (punishment) sesuai ketentuan. Bahkan sanksinya bukan hanya pelanggaran kode etik profesi atau sanksi keperdataan, akan tetapi kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana penjara (vide Pasal 242 ayat (1) KUHP).

 
Demikian jawaban dan penjelasan saya, semoga dapat dimaklumi.
 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Straftecht;

2.    Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.    Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua