Senin, 16 February 2015

Perizinan Toko Obat Herbal

Perizinan Toko Obat Herbal

Pertanyaan

Kami akan membuka toko obat khusus herbal. Obat-obat kami peroleh dari distributor obat herbal. Toko obat herbal kami jaga sendiri. Tempat kami sewa dengan luas 3 m x 4 m. (Usaha Kecil Perdagangan Perseorangan). Untuk perizinan usaha, dimanakah kami daftarkan? Izin apa saja yang diperlukan? Berapa biayanya? Terima kasih atas jawabannya.

Ulasan Lengkap

Intisari:
 
 

Anda wajib mengajukanizin usaha kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat usaha tersebut didirikan/bertempat diam dan harus disampaikan tembusannya kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Badan POM setempat.Adapun izin dimaksud adalah Izin Pedagang Eceran Obat, yang mana Permohonannya diajukan secara tertulis ke instansi-instansi tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Saudara.
 

Berdasarkan keterangan yang Saudara berikan mengenai jenis usaha yang akan dijalankan, kami berasumsi bahwa jenis usaha Saudara tergolong sebagai Pedagang Eceran Obat,yaitu pedagang eceran yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat (Kepmenkes No.1331/2002).

 

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Kepmenkes No.1331/2002 dimaksud, Saudara wajib mengajukanizin usaha kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat usaha tersebut didirikan/bertempat diam dan harus disampaikan tembusannya kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Badan POM setempat.

 

Adapun izin dimaksud adalah Izin Pedagang Eceran Obat, yang mana Permohonannya diajukan secara tertulis ke instansi-instansi tersebut di atas dengan disertai (Pasal 7 Kepmenkes No. 1331/2002):

1)      Alamat dan denah tempat usaha;
2)      Nama dan alamat pemohon;
3)      Nama dan alamat Asisten Apoteker;

4)      Foto copy ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Keja Asisten Kerja Apoteker; serta

5)      Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis.

 

Perlu diketahui bahwa setiap Kabupaten/Kota memiliki ketentuan atau kebijakan masing-masing, sehingga mengenai persyaratan, biaya, maupun izin yang disyaratkan dapat berbeda-beda. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada Saudara untuk dapat mengunjungi sentra pelayanan izin di Kabupaten/Kota dimana usaha Saudara berkedudukan agar lebih jelas, atau saat ini lebih dikenal dibeberapa Kota/Kabupaten dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.

 

 
 
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Advokat dan konsultan pada SMART Attorneys at Law
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua