Rabu, 30 Oktober 2013

Bagaimana Kekuatan Pembuktian Sidik Jari?

Bagaimana Kekuatan Pembuktian Sidik Jari?

Pertanyaan

Bagaimanakah kekuatan pembuktian sidik jari di Indonesia? Apakah sidik jari dapat mengikat hakim (hal yang dapat mempengaruhi hakim) dalam menjatuhkan putusan (vonis)?  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 

Pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

 

Menjawab pertanyaan anda, kita perlu untuk merujuk pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka alat bukti dalam perkara pidana umum adalah terdiri dari:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa
  6. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi (fakta notoir)
 

Jika dikaitkan dengan pertanyaan anda, sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP Tersebut.

 

Dari definisi umum yang penjawab ketahui, sidik jari atau fingerprint didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki (Wikipedia). Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jadi adalah Daktiloskopi.

 

Dalam hal ini, wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat.Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Vide: Pasal 186 KUHAP jo.Pasal 1 ayat 24 KUHAP).

 

Mengenai pertanyaan mengenai apakah suatu sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, maka kita perlu kembali memperhatikan ketentuan Pasal  183 KUHAP yang menyatakan:

 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

 

Pasal 183 KUHAP diatas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Pembentukan pasal ini didasarkan pada adagium yang terkenal dalam hukum pidana yaitu in dubio pro reoatau beyond a reasonable doubt, yang berarti ditengah-tengah keraguan, hakim harus melepaskan seorang terdakwa.

 

Lalu yang menjadi pertanyaan penting untuk direnungkan bersama terkait dengan permasalahan sidik jari tersebut diatas adalah bagaimana jika tidak ada saksi dalam suatu peristiwa pidana tersebut dan apabila terdakwa dalam keterangannya menyangkal telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut.

 

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut seharusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli Daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Namun demikian, berangkat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP (Vide: Penjelasan Pasalnya), maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

 

Demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk anda.

 
Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua