Senin, 12 May 2014

Dampak Instrumen Hukum Internasional terhadap Pengaturan Hak Imunitas Advokat

Dampak Instrumen Hukum Internasional terhadap Pengaturan Hak Imunitas Advokat

Pertanyaan

Berkaitan dengan pengaturan hak imunitas advokat, bagaimana kedudukan International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Proffesion, Basic Principles On The Rule Of Lawyers dan Universal Declaration on the Independence of Justice dalam sistem hukum nasional? Apakah Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut?

Ulasan Lengkap

 

Pertama, kami akan menjelaskan bahwa pertanyaan yang Anda ajukan mengacu pada tiga instrumen hukum internasional yang berbeda, yaitu:

1.   International Bar Association (“IBA”) Standards for the Independence of Legal Profession, 1990 (“1990 IBA Standards”);

2.   Basic Principles on the Role of Lawyers, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, 1990 (“UN Basic Principles”); dan

3.   Montreal Declaration, the Universal Declaration on the Independence of Justice (“Montreal Declaration”).

 
Hak Imunitas

Instrumen-instrumen hukum internasional disebut di atas menyatakan bahwa seorang advokat atau pengacara menikmati hak imunitas atas semua pernyataannya – baik tertulis maupun lisan – yang diberikan dengan iktikad baik dalam persidangan perdata maupun pidana.

 

Hak imunitas ini termasuk kehadiran secara profesional di suatu pengadilan maupun otoritas hukum atau administratif lainnya, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi, dan lainnya (Par. 11, 1990 IBA Standards, Par. 20, UN Basic Principles, Par. 3.17, Montreal Declaration).

 
Tidak Mengikat

Instrumen-instrumen hukum internasional yang disebutkan di atas tidak mengatur mekanisme pengesahan (pengikatan diri), seperti penandatanganan, ratifikasi, aksesi, penerimaan, penyetujuan maupun pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik. Sehingga, instrumen-instrumen hukum internasional tersebut tidak dapat melalui prosedur pengesahan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU Perjanjian Internasional”).

 

Sebagaimana diatur oleh Pasal 9 dari UU Perjanjian Internasional, pengesahan suatu perjanjian internasional hanya dapat dilakukan jika dipersyaratkan oleh perjanjian internasional yang dimaksud.

 

Karena instrumen-instrumen hukum internasional disebut di atas tidak dapat melalui prosedur pengesahan berdasarkan UU Perjanjian Internasional, sehingga pengikatan diri tidak dimungkinkan, kedudukan mereka dalam sistem hukum nasional adalah sebagai acuan yang tidak mengikat.

 
Persamaan

Meskipun tidak mengikat, apa yang dinyatakan oleh intrumen-instrumen hukum internasional di atas hampir secara keseluruhan sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 16 dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”).

 

Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Indonesia sudah mengakui bahwa advokat menikmati hak imunitas, yaitu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, ketika menjalankan tugas profesi dengan itikad baik dalam sidang pengadilan tanpa intervensi dari sistem hukum internasional.

 
 

Dasar hukum:

 
 
 
Referensi:

2.   UN Basic Principles

3.   Montreal Declaration 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Andin Aditya Rahman, yang akrab disapa Andin ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 2012. Semasa kuliah Andin mengambil program kekhususan Hukum Internasional. Andin bergabung dengan hukumonline sebagai Legal Analyst Hukumonline English sejak Desember 2012.   Andin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Internasional.  
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua