Kamis, 31 October 2013

Kelengkapan Hakim dan Keabsahan Putusan MK

Kelengkapan Hakim dan Keabsahan Putusan MK

Pertanyaan

Bagaimana akibat hakim tidak lengkap terhadap keabsahan dan kekuatan putusan MK?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 

Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.Demikian pendapat Mr. M.P. Stein sebagaimana yang dikutip oleh Maruarar Siahaan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (hal. 235).

 

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang berbunyi:

 

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1.    menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.    memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.    memutus pembubaran partai politik

4.    memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

 

Dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK dikatakan bahwa MK memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945) sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

 
 
Tentang Hakim Mahkamah Konstitusi

MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden [Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] (“UU 8/2011”’). Susunan MK itu sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU 8/2011 adalah terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

 

Pada dasarnya,MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, akan tetapi kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi [Pasal 28 ayat (1) UU MK]. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” menurut penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU MK adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.

 

Seperti yang pernah dijelaskan dalam artikel Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU 8/2011)

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, dalam menjatuhkan putusan, jumlah hakim MK dalam sidang pleno adalah 9 orang. Apabila kurang dari jumlah itu, selama jumlah hakim yang hadir saat penjatuhan putusan itu berjumlah paling sedikit 7 orang, maka akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan tersebut tetaplah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Maruar yang mengatakan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan putusan akhir dalam sengketa yang dihadapkan kepadanya harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim (hal. 243).

 

Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang juga telah diatur dalam Pasal 58 UU MK yang berbunyi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Menurut Maruarar, ini berarti bahwa putusan hakim MK yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat (hal. 259).

 

Demikian halnya putusan yang dijatuhkan saat kuorum hanya 7 (tujuh) orang hakim, putusan tersebut tetap sah dan mengikat sejak putusan diucapkan di dalam persidangan MK.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945

2.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

 
Referensi:

Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

 
 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua