Senin, 28 October 2013

Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja

Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja

Pertanyaan

Mengapa semakin banyak penipuan lewat lowongan kerja dan adakah peraturan yang mengatur tentang hal itu?  

Ulasan Lengkap

 

Guna menjawab pertanyaan Anda agar lebih konkret, ada baiknya kami memberikan salah satu contoh kasus seputar perekrutan pegawai. Penyediaan informasi mengenai lowongan kerja biasanya dilakukan baik itu oleh pemerintah, BUMN, swasta, maupun instansi lainnya. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pemerintah atau perusahaan tertentu dalam perekrutan pegawai.

 

Pada kementerian misalnya, dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dikatakan bahwa modus penipuan lowongan kerja dilakukan melalui: (1) Iklan lowongan kerja pada website palsu, (2) Iklan palsu pada website asli, maupun (3) Permintaan kepada pelamar kerja yang dinyatakan diterima bekerja untuk mentransfer biaya perjalanan, aplikasi visa, dan berbagai biaya proses lainnya melalui Money Transfer Agents seperti Western Union dan Moneygram.

 

Untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang menyediakan lowongan kerja tersebut dikatakan sebagai tindak pidana penipuan atau tidak, maka kita mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

 

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

  1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutan
  2. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
  3. membujuknya itu dengan memakai:

1)    nama palsu atau keadaan palsu atau

2)    akal cerdik (tipu muslihat) atau

3)    karangan perkataan bohong

 

Mengacu pada pasal ini, apabila pihak yang menyediakan informasi mengenai lowongan kerja tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni secara melawan hukum memakai nama palsu pada website asli Kemlu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan pelamar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (mentransfer sejumlah uang), maka pihak yang dirugikan dapat saja menuntut secara pidana pihak yang menyediakan informasi lowongan kerja palsu tersebut atas dasar tindak pidana penipuan.

 

Pada dasarnya, kami tidak menemukan peraturan khusus yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipatuhi oleh lembaga atau perusahaan tertentu dalam penyediaan informasi lowongan kerja. Akan tetapi, peraturan serupa yang memiliki maksud yang sama yakni tentang penyediaan lowongan kerja pada lingkungan pemerintahan (misalnya) dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Dalam PP tersebut antara lain dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan melalui media massa dan/atau bentuk lainnya.

 

Guna menghindari penipuan, calon pelamar kerja sebaiknya berhati-hati sebelum mengajukan lamaran pekerjaan. Masih bersumber dari laman yang sama, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa saran untuk pelamar kerja agar tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.     Merespon tawaran bisnis atau pekerjaan yang tidak diminta (tidak jelas) dari orang yang tidak dikenal

2.     Menyampaikan informasi pribadi dan keuangan kepada siapapun yang tidak dikenal

3.   Mengirimkan uang (perusahaan di Inggris tidak meminta uang pembayaran atau transfer dari pelamar untuk mendapatkan pekerjaan atau visa masuk Inggris); dan

4.     Melanjutkan komunikasi apabila diyakini hal itu sebagai upaya penipuan.

 

Contoh kasus serupa dapat kita temui dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor491/Pid.B/2011/PN.Pkl. Pada putusan tersebut diceritakan bahwa terdakwa adalah PNS yang bekerja di kantor KPU Pekalongan. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dengan serangkaian kebohongan memberikan informasi lowongan kerja sebagai staf PTT di kantor KPU Pekalongan kepada korban dan menjanjikan korban dapat bekerja dengan syarat harus membayar sejumlah uang administrasi. Dengan iming-iming terdakwa tersebut, korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa.

 

Setelah korban menyerahkan uang administrasi, sampai sekarang korban tidak bekerja di kantor yang dijanjikan terdakwa. Kenyataannya, lowongan pekerjaan tersebut memang tidak ada dan uang tersebut sama sekali tidak dikembalikan kepada korban. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

 
Referensi:

http://kemlu.go.id/Pages/Highlights.aspx?IDP=87&l=id, diakses pada 28 Oktober 2013 pukul 14.53 WIB

 
Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 491 /Pid.B/2011/PN.Pkl.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua