Siapa yang Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi?

Bacaan 9 Menit
Siapa yang Berwenang Mengawasi Hakim Konstitusi?
Pertanyaan

Apakah yang melatarbelakangi Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)? Lalu siapakah yang berwenang mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi?

Ulasan Lengkap
 

Mahkamah Konstitusi (“MK”) mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”’). Susunan MK itu sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU 8/2011 adalah terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.Hakim MK diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Penjelasan lebih lanjut mengenai hakim MK dapat Anda simak dalam artikel Kelengkapan Hakim dan Keabsahan putusan MK.

 

Tentang Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Berikutnya kami akan menjelaskan tentang pengawasan hakim. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU KY”), Komisi Yudisial (“KY”) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

 

Adapun tugas dan wewenang KY terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”), yakni:

a.    mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

b.    menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

c.    menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

d.    menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

 

Dalamrangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana yang disebut dalam Pasal 13 huruf b UU 18/2011, KY mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

 

Perlu diketahui, hakim yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan (Pasal 1 angka UU 18/2011”). Jadi, pengawasan hakim MK tidak termasuk dalam lingkup wewenang KY.

 

Alasan Hakim MK Tidak Diawasi oleh KY

Lalu timbul pertanyaan mengapa hakim MK tidak termasuk hakim yang diawasi oleh KY? Untuk menjawab ini, kita mengacu pada Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 perkara pengujian UU KY dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) terhadap UUD 1945 (“Putusan MK 005/2006”).

 

Dalam Putusan MK 005/2006 tersebut, MK menyatakan bahwa hakim konstitusi bukan obyek pengawasan KY dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Bila hakim biasa tak terikat dengan jangka waktu, tidak demikian dengan hakim konstiitusi yang diangkat hanya untuk jangka waktu lima tahun.

 

Dalam sebuah tulisan yang diakses dari laman resmi Mahkamah Kosntitusi dikatakan bahwa terdapat empat hal penting dalam putusan ini, salah satunya adalah hakim konstitusi tidak termasuk wilayah pengawasan KY.

 

Tidak masuknya hakim konstitusi dalam wilayah pengawasan KY adalah berdasarkan tinjauan sistematis dan penafsiran “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

 

Selain itu, dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparsial, khususnya jika ada sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain.

 
Yang berwenang Mengawasi Hakim MK

Kemudian pertanyaan Anda berikutnya adalah siapa yang berwenang mengawasi hakim MK itu? Terkait dengan ini, MK telah menerbitkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi (“Peraturan MK 2/2013”). Peraturan itu memuat tugas dan wewenang, keanggotaan, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja Dewan Etik yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi.

 

Dalam artikel MK Terbitkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi dikatakan bahwa  Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK.

 

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, yang berwenang mengawasi hakim MK adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi. Adapun tugas Dewan Etik Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 3 Peraturan MK 2/2013 adalah:

a.   Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran

b.    Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim

c.    Memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran

d.    Menyampaikan laporan dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran

e.    Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada Mahkamah

 

Namun, sekedar informasi untuk Anda, sebelum Peraturan MK 2/2013diterbitkan, presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“Perpu 1/2013”) yang salah satunya mengatur tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (“MKHK”).

 

Dalam artikel Ketua MK Enggan Tanggapi Kritikan Soal Dewan Etik dikatakan bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi dan MKHK merupakan dua organ pengawasan yang memiliki fungsi menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan kedua organ tersebut. Bedanya, pembentukkan MKHK melibatkan unsur KY dan kesekretariatannya berada di KY.  

 

Akan tetapi, saat ini Perpu 1/2013sedang diuji materiil di MK. Secara materil, pihak yang memohon uji materi itu menilai Perppu bertentangan dengan UUD 1945 khususnya keterlibatan KY dalam proses seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Berita lebih lanjut mengenai pengujian perpu ini dapat Anda simak dalam artikel Pengujian Perppu MK Mulai Disidangkan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
 
Referensi:
 
 
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika