Rabu, 06 November 2013

Bolehkah Advokat Bersaksi untuk Mantan Klien?

Bolehkah Advokat Bersaksi untuk Mantan Klien?

Pertanyaan

Apakah seorang pengacara dapat menjadi saksi di pengadilan untuk mantan kliennya? Bagaimana tentang kode etik yang mengaturnya dan bagaimana pula tentang hukum yang mengatur tentang hal tersebut?

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya seseorang tidak boleh menolak untuk dipanggil saksi dalam suatu perkara, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel yang berjudul Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

 

Dalam hal ini advokat adalah salah satu profesi yang mengatur bahwa orang-orang yang berprofesi ini harus memegang rahasia jabatannya tentang hal-hal yang diberitahukan oleh kliennya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”).

 

Pasal 19 UU Advokat:

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

 
Pasal 4 hurif h KEAI:

h.    Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

 

Melihat pada ketentuan di atas, terlihat juga bahwa walaupun sudah menjadi “mantan klien”, advokat tetap berkewajiban untuk menyimpan hal-hal yang diberitahukan oleh kliennya setelah hubungan antara advokat dan klien itu berakhir.

 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) dan Mabes Polri sebagaimana pernah diberitakan dalam artikel yang berjudul Polri Tidak Bisa Panggil Advokat Sembarangan.

 

Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa menurut Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan, ada empat poin penting yang disepakati dalam nota kesepahaman itu. Salah satunya berkaitan dengan pemanggilan advokat anggota PERADI baik sebagai saksi maupun tersangka. Untuk keperluan pemanggilan advokat, Polri harus menyampaikan pemanggilan tersebut melalui DPN PERADI. Setelah menerima surat dimaksud DPN PERADI akan melakukan telaah.

 

Otto Hasibuan mengatakan bahwa jika pemanggilan berkaitan dengan profesi advokat atau sumpah jabatan advokat maka DPN PERADI tidak akan mengizinkan advokat tersebut untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka. Advokat bersangkutan dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena advokat wajib menjaga rahasia kliennya.

 

Sebaliknya, jika ternyata peristiwa pidana yang dijadikan dasar panggilan berkaitan dengan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan Pasal 19 UU Advokat dan Pasal 4 huruf h KEAI, maka DPN PERADI akan mengizinkan Kepolisian meminta keterangan, memeriksa advokat baik sebagai saksi atau tersangka.

 

Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, ini berarti advokat tidak dapat menjadi saksi untuk mantan kliennya jika hal tersebut berkaitan dengan kewajiban advokat untuk memegang rahasia jabatannya. Akan tetapi jika tidak terkait dengan rahasia jabatan, maka advokat dapat dipanggil sebagai saksi.

 

Advokat yang menjadi seorang saksi dapat dilihat dalam perkara Anggodo, sebagaimana pernah diberitakan dalam artikel yang berjudul Jadi Saksi, Pengacara Ari Muladi Berlindung di Balik Kode Etik. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, berulang kali Sugeng Teguh Santoso, pengacara Ari Muladi, tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pengacara Anggodo, dengan alasan ia tidak mau melanggar kode etik.

 

Kala itu, majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rae Suamba menengahi perdebatan antara Sugeng dan tim pengacara Anggodo. Hakim meminta tim pengacara Anggodo untuk tidak mencecar Sugeng terlalu dalam jika yang bersangkutan harus melaksanakan rahasia jabatannya.

 

Ini menjadi bukti bahwa Hakim pun mempertimbangkan bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh seorang advokat jika hal tersebut berkaitan dengan rahasia jabatan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2.    Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3.    Kode Etik Advokat Indonesia.

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua