Selasa, 04 Pebruari 2014

Kreditor Harus Perhatikan Unsur Kepatutan dalam Pemberian Somasi

Kreditor Harus Perhatikan Unsur Kepatutan dalam Pemberian Somasi

Pertanyaan

Orang tua saya memiliki angsuran bank yang menunggak selama 10 hari. Kemudian bank memberikan SP1, SP2 dan SP3 dalam kurun waktu satu minggu dan mengancam akan menyegel atau memberi plang "dalam pengawasan Bank" terhadap tempat usaha dan rumah. Padahal jaminannya hanya berupa sertifikat rumah. Tempat usaha hanya menyewa. Tunggakan terjadi karena omzet usaha turun dan sebagian hasil usaha untuk pengobatan Ibu saya yang sedang sakit. Di tempat saya banyak nasabah yang mengalami hal tersebut (tunggakan hanya hitungan hari, tapi sudah ada surat peringatan). Yang saya pertanyakan apakah hal tersebut dibenarkan?  

Ulasan Lengkap

, semoga permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik. 

 

Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa dalam kaitannya dengan pemberian kredit kepada masyarakat, bank menganut salah satu prinsip yang penting dalam usaha perbankan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential principle). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam memberikan kredit, bank harus yakin dengan kemampuan nasabah debitor dalam pengembalian dana yang dipinjam dan juga pemberian kredit tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam usaha perbankan.

 

Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitornya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

 

“Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

 

Mengenai “wanprestasi” sebagaimana yang telah dikutip oleh J. Satrio dalam bukunya “Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi” (hal 3), para sarjana hukum telah berpendapat bahwa wanprestasi adalah:

 

suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.”

 

Menjawab pertanyaan Anda, yaitu mengenai tindakan bank dalam memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu satu minggu agar debitor melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, maka meskipun telah disepakati dalam Perjanjian Kredit bahwa bank dapat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, menurut pendapat kami tindakan bank tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

 

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oIeh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

 

Artinya dalam memberikan Surat Peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitor melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, bank selaku kreditor juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitor harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Apalagi dalam hal ini, orang tua Anda sudah memberikan jaminan berupa sertifikat rumah atas kredit tersebut, hal mana pada umumnya nilai jaminan pasti selalu lebih besar dari nilai utang (kredit).

 

Untuk itu sebagai referensi untuk Anda, kami kembali mengutip pendapat J. Satrio (Ibid, hal 47-48), yang berpendapat sebagai berikut:

 

“Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah.”

 

Jadi dalam memberikan somasi, kreditor haruslah beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar debitor dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

 

Lebih lanjut mengenai tenggang waktu somasi, Anda dapat membaca juga beberapa artikel berikut ini:

1.    Beberapa Segi Hukum tentang Somasi (Bagian II);

2.    Beberapa Segi Hukum tentang Somasi (Bagian III); dan

3.    somasi.

 

Mengenai tempat usaha, mengingat tempat usaha adalah dalam status sewa dari orang lain selaku pihak ketiga  dan bukan sebagai benda jaminan, maka sekalipun orang tua Anda lalai dalam membayar angsuran kredit, secara hukum bank tidak dapat menyita milik orang lain atau pihak ketiga di luar perjanjian kredit (Vide: Pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement), karena akan muncul bantahan atau derdenverzet dari pihak ketiga.

 

Demikian jawaban dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Herzien Inlandsch Reglement.

 
Referensi:

1.    Yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972;

2.    J. Satrio. 2012. Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi. PT Citra Aditya Bakti.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua