Senin, 03 February 2014

Jerat Pidana Bagi Pemalsu Koin Untuk Permainan Judi

Jerat Pidana Bagi Pemalsu Koin Untuk Permainan Judi

Pertanyaan

Misalnya ada sebuah rumah judi ilegal yang melakukan perjudian dengan sistem koin. Koin tersebut bisa diuangkan. Kemudian ada yang memalsukan koin dengan maksud ingin menukarkan koin tersebut demi keuntungan pribadi. Apakah pemalsuan tersebut bisa diproses pidana?  

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami.

 

Perjudian itu sendiri adalah hal yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur bahwa:

 
Pasal 303 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1   dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2   dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ke-3   menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

 

Terkait pemalsuan terhadap koin sebagaimana yang Anda maksud, jika mengacu pada ketentuan mengenai pemalsuan dalam KUHP, hal tersebut tidaklah diatur. Pemalsuan dalam KUHP hanya meliputi pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pemalsuan merek dan pemalsuan materai.

 

Meskipun demikian, menurut pendapat kami, orang tersebut tetap dapat dikenakan pidana, namun bukan dengan tindak pidana pemalsuan tetapi dengan pasal penipuan karena telah melakukan sebuah kebohongan berupa pemalsuan alat permainan judi (koin) dengan maksud agar seorang tertipu untuk menyerahkan barang kepadanya (menyerahkan uang). Oleh karena itu, pelaku dapat diproses dan dituntut dengan Pasal 378 KUHP, pasal tersebut berbunyi:

 
Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

Menurut Mantan PLT Jaksa Agung Muda Pengawas, Bpk. Togar Hutabarat, S.H.unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan ialah:

1.    Barang siapa;

2.    dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

3.    dengan memakai keadaan palsu;

4.    dengan tipu muslihat;

5.    menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

 

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 261), akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

 

S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 634) mengatakan bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

 

Sianturi juga memberikan contoh tipu muslihat, yaitu antara lain melakukan suatu pembayaran pada waktu remang-remang dengan uang kertas yang sudah lama tidak berlaku lagi; melakukan suatu pembayaran dengan bilyet giro yang pada tanggal penarikannya, dananya di bank yang bersangkutan tidak tersedia.

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, tindakan pelaku memalsukan koin sebuah alat permainan merupakan penggambaran dari unsur “tipu muslihatIni karena tindakan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain bahwa koin tersebut adalah koin yang memang dapat ditukarkan dengan uang.

 

Sedangkan tindakan menukarkan koin tersebut menjadi uang yang dilakukan dengan unsur “tipu muslihat”, yang mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, hal tersebut memenuhi unsur ke-5 di atas, dalam hal ini barang yang diberikan oleh korban ialah uang.

 

Apabila hakim menganggap unsur-unsur di atas dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka pelaku dapat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam putusan dan berakhir pada pemidanaan.

 

Demikian yang dapat kami terangkan mengenai pertanyaan Anda, kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk mengambil langkah hukum.

 
Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 
Referensi:

1.    R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

2.    S.R. Sianturi, S.H. 1983. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Alumni AHM-PTHM: Jakarta.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Pembela Umum di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua