Bercerai dengan Surat Pernyataan di Atas Meterai

Bacaan 5 Menit
Bercerai dengan Surat Pernyataan di Atas Meterai
Pertanyaan

Selamat malam.... Kami suami istri sepakat akan cerai, tapi kami berdua sepakat cerai tanpa melalui sidang di pengadilan negeri. Kami sepakat cerai hanya dengan membikin surat pernyataan cerai di atas materai Rp 6000 dan saksi-saksi, tapi kami memiliki surat kawin yang sah. Yang ingin kami pertanyakan adalah apakah perceraian kami sah menurut hukum? Apakah pasangan suami istri yang memiliki surat kawin jika ingin cerai harus melalui pengadilan negeri? Terima kasih.

 

Ulasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

 

Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUPerkawinan”) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(“PP 9/1975”).

 

Perceraian diatur dalamPasal 39UU Perkawinan yang berbunyi:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

 

Mengenai alasan-alasan perceraian dapat Anda simak lebih lanjut dalam artikel Ketika Istri Tak Lagi Mencintai Suaminya.

 

Jadi, jika dilihat dari di mana perceraian itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

 

a. Gugatan cerai menurut UU Perkawinan dan PP 9/1975

 

Gugatan cerai yang dikenal dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP 9/1975).

 
b. Gugatan cerai menurut Hukum Islam
 

Anda tidak menyebutkan agama apa yang Anda anut bersama pasangan. Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), gugatan cerai berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

 
c. Talak menurut Hukum Islam

Begitupun untuk talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Berdasarkan Pasal 129 KHI,suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Penjelasan lebih lanjut menganai gugatan cerai secara umum, gugatan cerai menurut hukum islam, dan talak menurut hukum Islam dapat Anda simak dalam artikel Cerai karena Gugatan dan Cerai karena Talak.

 

Masih berkaitan dengan perceraian di muka pengadilan, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

 

Berikaitan dengan talak,Nasrullah Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrullah, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

 

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai di mana perceraian itu dilakukan di atas dapat kita ketahui bahwa baik menurut hukum positif yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 maupun menurut hukum Islam, perceraian itu hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan.

 

Jadi, jelas kiranya bahwa meskipun surat kawin Anda sah, akan tetapi perceraian antara Anda dan pasangan harus dilakukan di pengadilan agar sah menurut hukum. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika perceraian yang Anda lakukan hanya dengan membuat surat pernyataan suami dan istridi atas materai, maka perceraian itu tidak sah.

 

Namun bagaimanapun juga, menurut hemat kami, perceraian haruslah sebaik mungkin dihindari. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa harus melalui jalan perceraian.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum: