Jumat, 22 Mei 2015

Pekerja di Lokasi Wisata yang Sepi Pengunjung Juga Berhak Upah Minimum?

Pekerja di Lokasi Wisata yang Sepi Pengunjung Juga Berhak Upah Minimum?

Pertanyaan

Seperti diketahui, tempat wisata biasanya ramainya hanya musim liburan saja. Apakah karyawan di tempat wisata berhak atas upah UMK? Padahal karyawan juga tahu kalau keuangan perusahaan sedang tidak bagus. Apakah UMK tetap diterapkan walaupun jam efektif bekerja per hari sekitar 60% saja? Soalnya walaupun tidak ada pengunjung, karyawan tetap masuk bekerja. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 
Intisari:         
 
 

Pengusaha tidak dapat membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum walaupunjam efektif bekerja per hari sekitar 60%Bahkan walaupun ada perjanjian antara pengusaha dan pekerja.

 

Selain itu, harus dilihat kembali apakah ada ketentuan mengenai upah minimum sektoral sektor pariwisata di daerah tersebut. Ini karena jika memang sudah ada upah minimum sektoral sektor pariwisata, berarti pemerintah pun sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek termasuk pemasukan pariwisata yang tidak selalu tetap.

 

Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
Ulasan:
 

Pelaku usaha tempat wisata tentu termasuk pengusaha yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pengusaha, menurut Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan, adalah:

a.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

 

Jika memang ada hubungan kerja antara pengusaha tempat wisata dan pekerja, maka UU Ketenagakerjaan ini berlaku. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan). Jika memang hubungan antara pengusaha tempat wisata dan pekerja didasari adanya perjanjian yang memperjanjikan uraian pekerjaan pekerja, upah yang akan diterima, dan perintah dari pengusaha, maka memang ada hubungan kerja dan tunduk pada UU Ketenagakerjaan.

 

Kami akan menjelaskan dalam hal ada hubungan kerja sehingga tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (UMP/UMK) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral). Demikian yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

 

Artinya, setiap pekerja berhak untuk tidak dibayar dengan upah yang lebih rendah dari upah minimum, termasuk pekerja di tempat wisata yang berhak atas upah tidak lebih rendah dari UMK. Sepinya pengunjung yang mengurangi pendapatan perusahaan sebenarnya tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan terhadap pemberian upah minimum. Selama upah telah disepakati dalam perjanjian kerja, maka pengusaha wajib membayar upah pekerjanya sesuai upah minimum.

 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Apakah UMK boleh diterapkan walaupun jam efektif bekerja per hari sekitar 60% saja? Sepanjang ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Bersumber dari artikel Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atas pembayaran upah minimum ini bersumber dari pada beberapa aspek hukum berikut:

1.    Dari aspek hukum pidana, kesepakatan (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) untuk membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuan penangguhan dari yang berwenang) merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda antara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

2.    Dari aspek hukum perdata, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 ayat 4 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causa-nya harus halal, dalam arti suatu causa terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalah null and void, batal demi hukum (vide Pasal 52 ayat [3] UU Ketenagakerjaan).

3.    Dari aspek hukum administrasi, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada telah kesepakatan untuk membayar menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum, maka kesepakatan tersebut (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain, walau telah ada kesepakatan, apabila tidak/belum mendapat persetujuan (penangguhan) tidak dapat diterapkan.

 

Jadi, meski jam efektif bekerja per hari sekitar 60%, hal tersebut kurang cukup untuk dijadikan alasan oleh pengusaha untuk membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum.

 

Perlu diketahui, bahwa selain UMK, ada yang dinamakan Upah Minimum Sektoral (“UMS”). UMS tersebut tidak boleh rendah dari UMP atau UMK (Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum). Pariwisata, termasuk dalam sektor yang biasanya diatur UMS-nya. Contohnya dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015 (“Pergub 20/2015”). Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i Pergub 20/2015, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015.

 

Ini berarti, walaupun pemasukan bagi pariwisata tidak tetap, tetapi pemerintah sendiri juga telah mempertimbangkan dari berbagai aspek hingga sampai pada suatu keputusan mengenai UMS sektor pariwisata.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

4.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

5.    Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua