Selasa, 10 Juni 2014

Jika Terganggu Aktifitas Hotel ‘Gelap’

Jika Terganggu Aktifitas Hotel ‘Gelap’

Pertanyaan

Di lingkungan rumah saya terdapat sebuah bangunan yang berbentuk bangunan hotel. Warga berbondong-bondong untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut. Karena tidak ada izin dari RT maupun RW setempat dan ternyata dialihfungsikan oleh pemiliknya menjadi travel. Sampai saat ini belum ada kebenaran kegiatan usaha apa yang dilakukan di dalam bangunan tersebut karena tidak ada penamaan kegiatan usaha maupun nama usahanya. Warga masyarakat sering melihat sepasang kekasih atau orang-orang yang mendatangi hotel tersebut untuk menginap. Pertanyaannya: 1. Bagaimana apabila kami ingin menghentikan kegiatan usaha ilegal tersebut dengan jalur hukum? 2. Upaya hukum seperti apa yang dapat dijatuhkan untuk kegiatan usaha ilegal ini? 3. Dan bagaimana kita dapat membuktikan agar kegiatan usaha ilegal ini ditutup?

Ulasan Lengkap

Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Saudara.
 

Hal pertama yang perlu dilakukan apabila ada sebuah bangunan berdiri adalah mengetahui status hak atas tanah tersebut, kepemilikan gedung dan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) yang berbunyi:

 

“Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”

 

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung berbunyi:

 

“Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.”

 

Apabila gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Bangunan Gedung yang berbunyi:

 

“Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”

 

Kedua, apabila bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat penginapan (dalam hal ini hotel), maka harus mendaftarkan usahanya tersebut ke Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“UU Kepariwisataan”) yang berbunyi:

 
Pasal 15 ayat (1) UU Kepariwisataan

“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”

 

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepariwisataan yang dimaksud usaha pariwisata meliputi:

a.  daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;

f.   penyediaan akomodasi;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i.   jasa informasi pariwisata;

j.   jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

l.   wisata tirta; dan

m. spa.
 

Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Kepariwisataan disebutkan “Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.”

 

Definisi hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

 

Kembali kepada pertanyaan Saudara di atas, upaya yang dapat ditempuh dengan adanya hotel tersebut adalah pertama memastikan perizinan sebagaimana penjelasan kami di atas. Selanjutnya, apabila tidak ada izin sebagaimana dimaksud, dapat diadukan kepada instansi terkait untuk dapat diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang tersebut.

 

Selanjutnya, untuk dapat menghentikan atau menutup usaha hotel tersebut, sebagaimana penjelasan kami di atas bukan kewenangan masyarakat, melainkan menjadi kewenangan instansi yang memberikan izin.

 
Demikian jawaban kami semoga dapat membantu. Terima kasih.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

3.    Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua