Selasa, 18 Maret 2014

Apakah Setiap Lembaga Negara Berwenang Membentuk Peraturan Perundang-undangan?

Apakah Setiap Lembaga Negara Berwenang Membentuk Peraturan Perundang-undangan?

Pertanyaan

Apakah setiap lembaga negara berhak membentuk peraturan perundang-undangan? Serta lembaga negara apakah yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan?

Ulasan Lengkap

Saya terlebih dahulu akan memulai membahas istilah peraturan perundang-undangan dan istilah lembaga negara, hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap pembahasan mengenai lembaga mana yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

 

Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1987) memberikan pengertian peraturan perundang-undangan ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

 

Sementara A Hamid S Attamimi (1990) memberikan batasan peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasar kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Attamimi juga memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.

 

Berdasarkan fungsinya, Bagir Manan (2009) membedakan lembaga negara ke dalam dua kelompok yaitu lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan dan lembaga negara yang tidak bersifat ketatanegaraandalam hal ini bersifat administratif saja, sebagai badan penunjang/auxiliary agency atau bahkan terdapat lembaga negara yang sifatnya hanya ad hoc. Yang dimaksud dengan lembaga negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan tersebut adalah lembaga negara yang fungsinya menjalankan salah satu dari tiga kekuasaan dalam trias politica yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan peradilan (judicial).

 

Apabila ditinjau dari pembagian secara tersebut jelas bahwa lembaga atau fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan hanya ada pada satu fungsi yaitu fungsi legislatif. Fungsi ini biasanya dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat sebagai sebuah pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

 

Dalam perkembangan penyelenggaraan negara, ternyata pembagian tersebut menjadi terlalu kaku dan tidak dapat diterapkan secara limitatif, karena kebutuhan dalam praktik menjadikan semua fungsi memerlukan kewenangan untuk membentuk peraturannya masing-masing yang menjadikan fungsi mengatur tidak hanya ada pada lembaga legislatif.

 

Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan menjadikan fungsi legislasi yang utama yaitu pembentukan undang-undang tidak hanya pada tangan lembaga legislatif dalam hal ini DPR melainkan juga melibatkan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif.

 

Selain itu, dalam pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif, fungsi legislasi Presiden bukan hanya pada pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama-sama dengan DPR saja, melainkan juga fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang diperlukan untuk menjalankan UUD dan undang-undang. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Bahkan Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif di tingkat lokal dapat membentuk Peraturan Daerah.

 

Atas dasar prinsip pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, wewenang eksekutif membentuk peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan berdasarkan UU atau UUD (Bagir Manan dan Kuntana Magnar: 1987). Dari prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa wewenang lembaga negara lain untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dilandaskan pada ketentuan yang sudah dibentuk oleh lembaga legislatif atau harus berdasarkan UU atau UUD. Terlebih untuk lembaga yang pembentukannya atas perintah UU atau UUD. Sejalan dengan itu, sebagaimana dikemukakan Hamid Attamimi di atas, sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan berasal dari atribusi dan delegasi.

 

Atribusi kekuasaan (attributie van rechtsmacht), khususnya atribusi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan (attributie van wetgevendemacht) sering diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga atau pejabat (ambt) negara tertentu, baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk undang-undang. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. Dengan pemberian wewenang tersebut maka melahirkan atau memunculkan suatu kewenangan baru serta tanggung jawab yang mandiri.

 

Sementara itu, delegasi kewenangan (delegatie van bevoegdheid) dimaksudkan sebagai suatu penyerahan atau pelimpahan kewenangan (dalam hal ini kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan) dari badan atau lembaga atau pejabat negara kepada badan atau lembaga atau pejabat negara lain. Kewenangan tersebut semula ada pada badan atau lembaga atau pejabat yang menyerahkan atau melimpahkan wewenang tersebut (delegans). Dengan penyerahan tersebut maka kewenangan dan tanggung jawab beralih kepada penerima kewenangan (delegataris). (Rosjidi Ranggawidjaja: 1998).

 

Dengan demikian, tidak semua lembaga negara berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan tidak eksklusif dimiliki oleh lembaga atau pejabat negara saja, melainkan juga dimiliki oleh lembaga atau pejabat pemerintahan tertentu atas dasar delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Secara teoritik, ada kalanya suatu lembaga atau pejabat membentuk peraturan bukan atas dasar atribusi atau delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan pejabat atau lingkungan jabatan (lembaga) sebagai pelaksanaan fungsi administrasi negara maka terdapat bentuk keputusan lain yang disebut sebagai beleidsregels (peraturan kebijakan) yang sifatnya memiliki kemiripan dengan peraturan perundang-undangan sehingga seringkali disebut sebagai peraturan perundang-undangan semu. Namun demikian, Beleidsregels bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

 

Peraturan kebijakan didasarkan kepada kebebasan pertimbangan atau kebebasan bertindak (atau tidak bertindak) freies Ermessen atau discretionary powers). Sifatnya mengikat secara umum, dan muncul dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan yang ”tidak terikat” (vrijbeleid), dalam arti tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.Jadi mungkin saja suatu lembaga negara mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk suatu peraturan, namun bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan.

 

Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

  1. MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3),
  2. Presiden dan DPR dalam membentuk Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (5)),
  3. Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22);
  4. Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6).
 

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12 Tahun 2011”), juga menambahkan 2 peraturan perundang-undangan atas dasar kewenangan atribusian, yaitu:

1. Ketetapan MPR;

2. Peraturan Presiden.

 

Sebagai catatan, Ketetapan MPR yang dimaksud dalam ketentuan di atas bukanlah Ketetapan MPR baru, melainkan Ketetapan-Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 (vide Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011). Dengan demikian, MPR tidak lagi berwenang membentuk Ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan.

 

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara), yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut:

 

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

 

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa:

 

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

 

Peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dengan syarat “sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan delegasian (atas dasar delegasi). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan yang dibentuk lembaga-lembaga tersebut dengan syarat “dibentuk berdasarkan kewenangan” dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan?

 

Politik hukum yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, khususnya mengenai peraturan perundang-undangan yang dibentuk “atas dasar kewenangan” mengacaukan konstruksi teoritik tentang kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Semestinya, tidak semua lembaga negara memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dan tidak semua peraturan yang dibentuk lembaga yang disebutkan dalam Pasal  8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

 

Namun demikian, berdasarkan Pasal  8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, semua peraturan yang dibentuk lembaga negara atau bahkan lembaga/pejabat pemerintahan (seperti Menteri) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, walaupun hanya didasarkan atas kewenangan, yang belum tentu merupakan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan (atribusi atau delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan).

 
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945

2.    Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

 
Referensi:

1.    A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Univesitas Indonesia, Jakarta, 1990.

2.    Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Armico, Bandung, 1987.

3.    Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

4.    Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1998.

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Dosen dan peneliti PSKN Fakultas Hukum Unpad
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua