Rabu, 12 Pebruari 2014

Sita Marital Terhadap Warisan, Bolehkah?

Sita Marital Terhadap Warisan, Bolehkah?

Pertanyaan

Apakah bisa dimohonkan sita marital terhadap harta warisan?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sita marital memang menjadi salah satu persoalan yang sering muncul di pengadilan, bahkan menimbulkan perdebatan. Apalagi kalau permohonan sita marital itu menyangkut pesohor.

 

Secara sederhana, sita marital disebut juga sebagai sita harta bersama, bahkan istilah terakhir ini menurut Abdul Manan (2005) lebih layak digunakan. Permohonan sita marital, karena itu, mengandung arti pula sebagai permohonan agar diletakkan sita terhadap harta bersama. Mengenai hakikat dan tujuan sita harta bersama itu, Anda bisa membaca artikel klinik di hukumonline berjudul ‘Tentang Sita Marital (Sita Harta Bersama)’. Anda bisa juga baca kasus yang relevan dalam putusan Mahkamah Agung.

 

Pertanyaan Anda lebih spesifik mengenai boleh tidaknya memohonkan sita marital terhadap harta warisan. Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama perlu dijawab siapa yang berhak memohonkan sita demikian dan kapan bisa diajukan.

 

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II), yang diterbitkan Mahkamah Agung (2009) dijelaskan sita harta bersama dimohonkan oleh pihak suami atau pihak isteri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tujuannya sebagai jaminan agar pemohon memperoleh bagian dan harta tersebut tidak dialihkan kepada pihak ketiga.

 

Dalam proses perceraian, upaya menjaga harta bersama dan harta bawaan penting agar jangan sampai terlantar. Jangan sampai pula gara-gara proses perceraian itu, harta kekayaan keluarga menjadi merugikan suami atau isteri dan anak-anak mereka (Sudarsono, 2005: 175-176).

 

Tetapi dalam buku Pedoman tadi disebutkan permohonan sita marital tak harus selalu dalam rangka perceraian. Bisa juga dimohonkan jika suami atau isteri melakukan ‘tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama’.

 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan penggugat atau tergugat dapat meminta pengadilan untuk ‘menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri’ (Pasal 24 ayat 2 huruf c).

 

Permohonan sita dapat juga dilakukan di luar proses perceraian, dan itu dimungkinkan. Pasal 186 KUH Perdata menyebutkan ‘sepanjang perkawinan’ setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan’ dalam hal tertentu misalnya karena suaminya sangat boros.

 

Hal kedua yang penting untuk dijawab adalah apa saja objek yang dimohonkan sita, dalam hal ini bolehkah harta warisan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memaknai apa saja yang masuk kualifikasi harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang masuk kualifikasi harta bersama adalah ‘harta benda diperoleh selama perkawinan’.

 

Di sini jelas, harta warisan tidak termasuk harta bersama. Tetapi Undang-Undang tetap memungkinkan harta bersama menjadi harta bersama sepanjang disepakati dan diperjanjikan kedua belah pihak. Ini bisa dibaca dari rumusan pasal 35 ayat (2) UUP: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

 

Jadi, boleh tidaknya meminta sita marital terhadap harta warisan, sangat tergantung pada status harta waris tersebut. Jika tak masuk harta bersama, maka sulit untuk membenarkan permohonan sita marital terhadap harta warisan. Apalagi UU Perkawinan sudah tegas menyebut suami atau isteri ‘mempunyai hak sepenuhnya’ atas harta bawaan masing-masing, termasuk warisan (Pasal 36 UUP). Tetapi ada kemungkinan atau peluang meminta sita marital atas harta waris jika suami dan isteri sudah menentukan sejak awal harta bawaan mereka masuk sebagai harta bersama.

 

Meskipun demikian, keputusan akhir boleh tidaknya mengajukan sita marital terhadap harta warisan sangat tergantung pada putusan hakim.

 

Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat.

 

Dasar Hukum

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.    PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 

Bacaan lanjutan

1.    Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005

2.    Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II. Mahkamah Agung, 2009.

3.    Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. 

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Muhammad Yasin atau yang akrab disapa Yasin ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1997. Program kekhususan yang dipilih Yasin di bangku kuliah adalah Hukum Perdata. Yasin bergabung dengan hukumonline.com sebagai Jurnalis Hukum pada 2003. Yasin menjabat Pemimpin Redaksi hukumonline.com hingga Januari 2011. Pada 2007, ia menamatkan Program Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.   Sebelum bergabung dengan hukumonline, Yasin bekerja untuk Tabloid Perspektif dan Majalah Forum Keadilan. Pria yang menguasai hukum konstitusi dan sengketa informasi ini mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku. “Armageddon” dan “A Beautiful Mind” adalah sebagian dari film yang disukainya. Saat ini Yasin menjabat sebagai Redaktur Senior Hukumonline.   Yasin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris dan Hukum Perdata.  
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua