Bolehkah Pemerintah Desa Memungut Dana dari Masyarakat?

Bacaan 18 Menit
Bolehkah Pemerintah Desa Memungut Dana dari Masyarakat?
Pertanyaan

Dalam rangka melaksanakan kewenangan desa, bolehkah pemerintah desa memungut dana dari masyarakat desa? Seandainya dibolehkan, apa istilah yang tepat untuk pungutan dimaksud (retribusi desa atau pajak desa atau istilah lainnya)?

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 14 Pebruari 2014.

 

Intisari:

 

 

Retribusi dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sementara, untuk melakukan pungutan, harus ada dasar hukumnya berupa peraturan desa. Pemerintah desa tidak dapat begitu saja memungut dana dari masyarakat desa.

 

Dalam konteks pendapatan desa, jika memang pemerintah desa menerima dana dari masyarakatnya, maka itu dinamakan swadaya dan partisipasi sebagai pendapatan asli desa. Artinya, pemerintah diperkenankan menerima pendapatan desa dari masyarakat, namun sifatnya adalah swadaya dan partisipasi.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Retribusi dan Pajak Daerah

Sebelumnya, kami akan membahas tentang kedua istilah yang Anda sebutkan, yakni retribusi dan pajak pada suatu daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”)

 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[1]

 

Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2]

 

Retribusi dan Pajak Daerah yang Dialokasikan kepada Desa

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.[3]

 

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah itu dilakukan berdasarkan ketentuan:[4]

a.    60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b.    40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

 

Jadi, retribusi dan pajak berasal dari alokasi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

 

Pungutan di Desa

Sementara soal pungutan, kami kurang jelas mengenai pungutan seperti apa yang Anda maksud. Adapun istilah pungutan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) yakni berkaitan dengan perancangan/penyusunan peraturan desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.[5]

 

Dari rumusan ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pungutan di desa harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati/Walikota. Namun sayangnya, UU Desa tidak menjelaskan lebih lanjut apa maksud pungutan tersebut.

 

Dengan kata lain, pungutan itu harus ada dasar hukumnya. Pemerintah desa tidak dapat begitu saja memungut dana dari masyarakat desa.

 

Keuangan Desa  

Dikaitkan dengan pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa pajak, retribusi, atau pungutan yang Anda maksud adalah dalam konteks keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban desa ini menimbulkan beberapa hal, salah satunya pendapatan desa.[6]

 

Pendapatan Desa bersumber dari:[7]

1.    pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

2.    alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3.    bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4.    alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

5.    bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

6.    hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

7.    lain-lain pendapatan Desa yang sah.

 

Melihat sumber-sumber pendapatan desa di atas, jika memang pemerintah desa memungut dana dari masyarakatnya, maka itu dinamakan swadaya dan partisipasi sebagai pendapatan asli desa, bukan pajak daerah maupun retribusi daerah. Dalam hal ini, pemerintah diperkenankan menerima pendapatan desa dari masyarakat, namun sifatnya adalah swadaya dan partisipasi masyarakat.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

 

Dasar hukum:

 



[1] Pasal 1 angka 64 UU 28/2009

[2] Pasal 1 angka 10 UU 28/2009

[4] Pasal 97 ayat (2) PP Desa

[5] Pasal 69 ayat (4) UU Desa

[6] Pasal 71 UU Desa

[7] Pasal 72 ayat (1) UU Desa

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika