Senin, 24 Pebruari 2014

Mobil Dinas Rusak Akibat Kecelakaan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Mobil Dinas Rusak Akibat Kecelakaan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pertanyaan

Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Pada suatu saat saya mengalami kecelakaan setelah melakukan perjalanan dinas dan hendak pulang ke rumah mertua saya. Kondisi saya hanya mengalami luka ringan. Yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang bertanggung jawab atas rusaknya mobil dinas yang dimaksud?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Pada dasarnya, pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

 

Berkaitan dengan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, komponen pendapatan non upah adalah sebagai berikut ini:

1.    Fasilitas: adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.

2.   Bonus: adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

3.    Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.

 

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dari sini bisa kita ketahui bahwa kendaraan berupa mobil yang Anda dapatkan merupakan fasilitas yang diberikan oleh pengusaha sebagai wujud perlindungan kesejahteraan yang dikategorikan sebagai pendapatan non upah.

 

Pada dasarnya tidak ada yang mengatur secara rinci mengenai fasilitas dari kantor. Oleh karena itu, Anda harus melihat kembali pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan/atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di tempat Anda bekerja.

 

Dengan demikian menurut hemat kami, apabila terjadi kerusakan terhadap mobil dinas tersebut, maka dilihat lagi pengaturan dalam peraturan internal perusahaan. Apabila diatur bahwa kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, maka perusahaanlah yang menanggung biaya untuk perbaikan mobil tersebut. Di sisi lain, apabila kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan tersebut, maka pekerjalah yang menanggung biaya untuk perbaikan mobil.

 

Berbeda halnya jika Anda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada peraturan khusus yang dijadikan pedoman dalam hal pemakaian kendaraan dinas bagi PNS, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/87/M.Pan/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (“Permenpan 87/2005”). Dalam Lampiran I Permenpan 87/2005 dikatakan bahwa kendaraan dinas merupakan sarana kerja aparatur negara (fasilitas kerja).

 

Dalam Lampiran II Permenpan 87/2005 diatur mengenai penggunaan kendaraan dinas operasional, yakni:

a.    Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

b.    Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,

c.    Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

 

Jika kendaraan dinas operasional dalam keadaan keadaan rusak berat dan tidak digunakan lagi, maka pengadaan kendaraan tersebut harus dihapuskan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, sebelum dilakukan penghapusan pengadaan, tidak diperkenankan menggunakan anggaran pemeliharaan. Artinya, perbaikan kerusakan kendaraan tersebut tidak dibiayai oleh anggaran negara.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/87/M.Pan/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

3.   Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

    

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua