Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Pada suatu saat saya mengalami kecelakaan setelah melakukan perjalanan dinas dan hendak pulang ke rumah mertua saya. Kondisi saya hanya mengalami luka ringan. Yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang bertanggung jawab atas rusaknya mobil dinas yang dimaksud?
Pada dasarnya, pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
Berkaitan dengan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, komponen pendapatan non upah adalah sebagai berikut ini:
1. Fasilitas: adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.
2. Bonus: adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
3. Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dari sini bisa kita ketahui bahwa kendaraan berupa mobil yang Anda dapatkan merupakan fasilitas yang diberikan oleh pengusaha sebagai wujud perlindungan kesejahteraan yang dikategorikan sebagai pendapatan non upah.
Pada dasarnya tidak ada yang mengatur secara rinci mengenai fasilitas dari kantor. Oleh karena itu, Anda harus melihat kembali pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan/atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di tempat Anda bekerja.
Dengan demikian menurut hemat kami, apabila terjadi kerusakan terhadap mobil dinas tersebut, maka dilihat lagi pengaturan dalam peraturan internal perusahaan. Apabila diatur bahwa kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, maka perusahaanlah yang menanggung biaya untuk perbaikan mobil tersebut. Di sisi lain, apabila kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan tersebut, maka pekerjalah yang menanggung biaya untuk perbaikan mobil.
Berbeda halnya jika Anda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada peraturan khusus yang dijadikan pedoman dalam hal pemakaian kendaraan dinas bagi PNS, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/87/M.Pan/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (“Permenpan 87/2005”). Dalam Lampiran I Permenpan 87/2005 dikatakan bahwa kendaraan dinas merupakan sarana kerja aparatur negara (fasilitas kerja).
Dalam Lampiran II Permenpan 87/2005 diatur mengenai penggunaan kendaraan dinas operasional, yakni:
a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.
Jika kendaraan dinas operasional dalam keadaan keadaan rusak berat dan tidak digunakan lagi, maka pengadaan kendaraan tersebut harus dihapuskan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, sebelum dilakukan penghapusan pengadaan, tidak diperkenankan menggunakan anggaran pemeliharaan. Artinya, perbaikan kerusakan kendaraan tersebut tidak dibiayai oleh anggaran negara.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/87/M.Pan/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.
Butuh lebih banyak artikel?
