Kamis, 10 Juli 2014

Bisakah Meroya Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Pengadilan Saja?

Bisakah Meroya Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Pengadilan Saja?

Pertanyaan

Begini Pak. Pada awal tahun 2003 saya meminjam uang dari seseorang dengan jaminan sertipikat. Selang dua bulan sejak saya pinjam uang, ada pemberitahuan dari bank bahwa sertipikat saya diagunkan dengan memalsukan identitas saya dan istri. Setelah saya melapor ke polisi ternyata korban tidak saya sendiri, ada lebih dari 10 orang. Singkat cerita, kasusnya disidangkan dari mulai PN, PT dan terakhir MA. Dalam putusan MA "Sertipikat dikembalikan kepada yang berhak yang namanya sesuai dengan SHM/SHGB. Sedangkan Sertipikat tanggungan/APHT tetap disimpan dalam berkas perkara”. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah dengan putusan MA tersebut yang mengembalikan sertipikat kami, berarti pula bahwa hak tangguhan hapus? Masalahnya yang membuat saya bingung, teman-teman di kasus serupa di BPN Depok dan BPN Jakarta Selatan, atas dasar putusan MA itu sertipikat mereka bisa diroya. Sedangkan saya di BPN Jakarta Barat tidak bisa diroya. Kepala BPN Jakarta Barat meminta persetujuan tertulis dari Bank yang bersangkutan. Demikian pertanyaan saya Pak, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan jawaban ataupun masukan pada saya yang buta hukum ini. Terimakasih. Salam

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Sesuai pernyataan yang disebutkan oleh saudara penanya, seharusnya berdasarkan putusan MA tersebut sertipikat itu sudah bisa diroya.Hal itu sesuai dengan Pengaturan tata cara pencoretan hak tanggungan yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (5),(6) dan (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) yang berbunyi sebagai berikut:

 

5)    Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar.

 

6)    Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 

7)    Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

 

Dalam Pasal 22 ayat (7) UU Hak Tanggungan, disebutkan lampiran yang diperlukan hanyalah salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, tidak disebutkan persetujuan tertulis dari bank yang bersangkutan.

 

Kami telah menanyakan masalah ini kepada Bapak Ali S, Petugas loket BPN Jakarta Barat bagian informasi dan pengaduan.Menurut beliau, pihak BPN sendiri harus melihat dulu putusan pengadilan tersebut baru bisa menjawab agar tidak terjadi kesalahan.Dan tiap BPN dimungkinkan ada perbedaan peraturan.Jadi dimungkinkan perbedaan syarat antara BPN Jakarta Barat dan BPN lainnya.

 

Demikian jawaban kami. Terima kasih.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

    

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universiras Indonesia.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua