Cara Menghitung Upah Minimum Pekerja Harian

Bacaan 4 Menit
Cara Menghitung Upah Minimum Pekerja Harian
Pertanyaan

Di tempat kerja saya akan dilakukan pekerjaan borong kerja/harian lepas. Untuk perhitungan gaji no work no pay, dengan perhitungan gaji UMP dibagi 25. Apakah itu menyalahi undang-undang? Untuk acuan perundangan perhitungan gaji dasar pembagi 25 hari/21 hari itu undang-undang apa?

Ulasan Lengkap
 
Upah Minimum Tenaga Kerja Harian Lepas
Tenaga kerja harian lepas menurut Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“Kepmenaker 150/1999”) adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
 
Mengenai upah minimum, dapat Anda lihat pengaturannya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (“Permenaker 15/2018”).
 
Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.[1]
 
Terkait dengan upah minimum pekerja harian lepas diatur pada Pasal 19 Permenaker 15/2018, yakni:
 
Upah Pekerja/Buruh harian lepas ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
  1. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima);
  2. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu)
 
Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 Kepmenaker 150/1999, yang berbunyi:
 
  1. Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara harian ditetapkan sama dengan upah sehari dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
  2. Untuk menghitung upah sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, sebagai berikut:
    1. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) Minggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima).
  1. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) Minggu, upah bulanan di bagi 21 (dua puluh satu)
 
Jadi perhitungan pembagian gaji dibagi 25 hari atau 21 hari adalah berdasarkan Permenaker 15/2018 dan Kepmenaker 150/1999. Menjawab pertanyaan Anda dan dikaitkan dengan pengaturan upah pekerja harian lepas di atas, pemberian gaji Anda sebagai pekerja harian lepas dengan sistem pembayaran perhari dan dengan perhitungan gaji upah minimum provinsi (UMP) dibagi 25 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan asumsi, perusahaan tempat Anda bekerja itu sistem waktu kerjanya adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 

[1] Pasal 1 angka 1 Permenaker 15/2018