Rabu, 18 July 2018

Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

Ketentuan Batas Penumpang Disabilitas dalam Penerbangan

Pertanyaan

Seperti yang kita ketahui maskapai penerbangan masing-masing memiliki ketentuannya sendiri-sendiri biasanya disebut dengan Terms and Conditions. Namun saya pernah melihat bahwa ada suatu ketentuan yang dibuat oleh sebuah maskapai namun tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, contohnya suatu penerbangan tidak dapat membawa lebih dari 4 penyandang disabilitas. Apakah maskapai dapat membuat ketentuan lain selain yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2009 atas dasar keselamatan? Apakah yang menjadi dasar hukumnya? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Pengaturan terkait penerbangan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (UU 1/2009). Bagi maskapai penerbangan, dalam menyusun ketentuan khusus yang biasa disebut term and conditions tentunya tunduk pada UU 1/2009 dan peraturan teknis lainnya di bawah UU 1/2009 seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Sehingga maskapai penerbangan tidak bisa membuat ketentuan selain yang sudah diatur dalam UU 1/2009.
 
Khusus bagi penumpang disabilitas UU 1/2009 sudah mengatur hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 UU 1/2009, yaitu:
 
Pasal 134
  1. Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
  2. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  1. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
  2. penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
  3. penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
  4. sarana bantu bagi orang sakit;
  5. penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
  6. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan
  7. tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.
  1. Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.
 
Pasal 135
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
 
Merujuk pada UU 1/2009 sangat terlihat bahwa penumpang disabilitas sudah diakomodasi terkait kebutuhan-kebutuhan khususnya. Sehingga maskapai penerbangan harus menyesuaikan kebutuhan khusus penumpang disabilitas. Terkait jumlah berapa penumpang disabilitas yang dapat diangkut dalam suatu penerbangan, terdapat pengaturannya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Permenhub 185/2015).
 
Dalam Pasal 42 ayat (2) Permenhub 185/2015 dijelaskan jumlah maksimal penumpang disabilitas (termasuk anak-anak tanpa pendamping) sebanyak 10%. Berikut isi Pasal 42 ayat (2) Permenhub 185/2015:
 
Untuk kenyamanan, keselamatan dan optimalisasi pelayanan, jumlah total penumpang disabilitas dan anak-anak tanpa pendamping (unaccompanied minor) hanya boleh diangkut sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari total kapasitas pesawat udara yang digunakan per penerbangan.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, suatu maskapai penerbangan dalam membuat ketentuan lain (terms & conditions) harus mengikuti UU 1/2009 dan aturan teknis di bawahnya. Terkait jumlah maksimal penumpang disabilitas dalam suatu penerbangan, menurut Permenhub 185/2015 sejumlah 10% dari jumlah kapasitas pesawat termasuk di dalamnya anak-anak tanpa pendamping. Sehingga bila ada maskapai menetapkan penumpang disabilitas tidak lebih dari 4, hal itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan 10% dari total kapasitas pesawat udara yang digunakan per penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Permenhub 185/2015.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Andi Komara, S.H.
MITRA : LBH Jakarta
Andi Komara, S.H. adalah Pengacara Publik LBH Jakarta
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua