Selasa, 22 April 2014

Bisakah UU Dicabut Bukan karena Bertentangan dengan Konstitusi?

Bisakah UU Dicabut Bukan karena Bertentangan dengan Konstitusi?

Pertanyaan

Apakah bisa Undang-Undang dihapus bukan karena bertentangan dengan Konstitusi?  

Ulasan Lengkap

 

Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.    Peraturan Pemerintah;

e.    Peraturan Presiden;

f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan

g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

 

Sebelumnya, kami perlu meluruskan suatu hal di sini. Terhadap Undang-Undang (“UU”) tidak dikenal adanya istilah penghapusan. Adapun istilah yang digunakan terhadap UU adalah pencabutan UU.

 

Mengenai dicabutnya undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi, hal ini berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang mengadili dan memutus perkara pengujian materiil suatu UU. Seperti yang diketahui, pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat [1] UUD 1945).

 

Akan tetapi, suatu undang-undang dapat pula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika perlu diadakan cukup banyak perubahan dalam undang-undang tersebut, sehingga dibentuk undang-undang baru. Di dalam undang-undang baru ini akan diatur mengenai pencabutan undang-undang yang lama.

 

Seperti dijelaskan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya (hal. 138), bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

 

Menurut Maria (Ibid, hal. 133), jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum.

 

Perlu Anda ketahui bahwa, istilah ‘mencabut’ adalah proses untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, ‘tidak berlaku’ adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian yang dikatakan oleh M. Naufal Fileindi, S.H. dalam artikel Aturan Pencabutan dan Tidak Berlakunya Undang-Undang.

 

Masih berkaitan dengan hal ini, Naufal mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku memiliki suatu akibat hukum, yakni peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum atau rambu-rambu untuk mengatur aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu, berdasarkan teori hukum juga dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama (lex posterior derogat lex priori).

 

Istilah penghapusan yang Anda sebutkan itu lazim digunakan dalam hal suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan (seperti UU) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga pasal tersebut harus dibatalkan. Dalam artikel MK Batalkan Sebagian Materi UU Minerba antara lain dikatakan bahwa MK membatalkan Pasal 22 huruf dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerbasepanjang frasa “dan atau” dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan” karena bertentangan dengan UUD 1945. Ini artinya syarat luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) minimal 5.000 hektare dihapus.

 

Contoh lain penggunaan kata “penghapusan” suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan adalah MK telah menghapuskan unsur yang kontroversial dalam pasal karet yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam Pasal 335 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Melalui Putusan No. 1/PUU-XI/2013, MK menghapus frasa ‘sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan’ dalam Pasal 335 (1) KUHP itu.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915;

3.    Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4.    Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 
Putusan:
Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013
 
Referensi:

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius: Yogyakarta.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua