Selasa, 22 April 2014

Risiko Hukum Berhubungan Intim dengan PSK yang Berujung Kehamilan

Risiko Hukum Berhubungan Intim dengan PSK yang Berujung Kehamilan

Pertanyaan

Beberapa minggu lalu saya menyewa seorang pelacur melalui telepon dan kemudian bertemu di tempat yang sudah disepakati. Dia meminta untuk tidak menggunakan kondom dan bersedia menggugurkan jika ternyata dia hamil. Singkatnya, sebulan setelah berhubungan dengannya, dia tiba-tiba berkirim SMS yang intinya menyatakan sedang tanda-tanda hamil. Saya sudah mengingatkan bahwa berdasarkan kesepakatan awal, saya tidak akan bertanggung jawab jika dia hamil dan dia bersedia menggugurkan kandungannya. Dia saat ini memang tidak langsung menuntut pertanggungjawaban saya. Tapi yang saya takutkan sekarang adalah orang tuanya tetap tidak terima dan menuntut saya. Bagaimana dalam hal ini? Saya yang salah atau si Pelacur?  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Kami berkesimpulan bahwa pelacur yang Anda maksud adalah Pekerja Seks Komersial (“PSK”). Selain itu, kami berasumsi PSK tersebut juga telah mencapai usia dewasa.

 

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sendiri tidak menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat menjerat penyedia PSK/germo berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

 
Pasal 296 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

 
Pasal 506 KUHP:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

 

Namun demikian, di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna PSK, misalnya Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI Jakarta 8/2007”) yang berbunyi:

 
“Setiap orang dilarang:

a.    menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;

b.    menjadi penjaja seks komersial;

c.    memakai jasa penjaja seks komersial.”

 

Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30 juta (Pasal 61 ayat [2] Perda DKI Jakarta 8/2007).

 

Anda tidak menjelaskan dimana Anda memakai jasa PSK tersebut. Jika di daerah DKI Jakarta, berpedoman pada  ketentuan ini pun sebenarnya Anda sudah bisa dijerat pidana karena menggunakan jasa PSK.

 

Menjawab pertanyaan Anda, pada prinsipnya, apa yang Anda dan PSK tersebut lakukan tidaklah dibenarkan secara hukum maupun norma kesusilaan. Di luar ketentuan pidana dalam Perda DKI Jakarta, Anda kemungkinan bisa dijerat atas dasar pengaturan dalam KUHP.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Pasal Apa untuk Menjerat Pacar yang Menolak Bertanggung Jawab?, jika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki–laki tersebut. Namun, berbeda halnya jika salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak (lihat Pasal 284 KUHP).

 

Berdasarkan cerita Anda, kami berkesimpulan bahwa perbuatan hubungan badan yang Anda lakukan dengan PSK tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Jika Anda dan PSK tersebut telah dewasa dan melakukannya atas dasar suka sama suka dan dengan kesadaran penuh, maka Anda tidak bisa dipidana. Namun, apabila Anda maupun PSK tersebut masih terikat dalam perkawinan, maka Anda bisa dijerat pasal perzinahan.

 

Selanjutnya kami akan fokus pada masalah Anda lainnya mengenai kesepakatan Anda dengan PSK untuk tidak bertanggungjawab apabila ternyata di kemudian hari diketahui bahwa ia hamil. Sebelumnya, kita perlu ketahui tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yaitu:

1.    Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.    Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.    Suatu hal tertentu;

4.    Suatu sebab yang halal.

 

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

 

Lebih jauh mengenai sebab yang halal, dalam Pasal 1337 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

 

Ini artinya, obyek perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam konteks cerita Anda, perjanjian untuk berhubungan badan dengan PSK dan tidak bertanggungjawab atas kehamilan yang ditimbulkan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut batal demi hukum dan PSK tersebut tidak bisa menuntut pemenuhan janji untuk bertanggungjawab kepada Anda atas kehamilan yang timbul. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perjanjian Memakai Jasa Pekerja Seks Komersial.

 

Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri berhubungan seks di luar perkawinan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Dalam kasus ini, menikahi wanita itu adalah jalan yang biasanya dipilih. Kami pribadi berpendapat bahwa Anda perlu membicarakan hal ini baik-baik dengan PSK dan orang tuanya. Menikahi PSK yang telah Anda hamili merupakan wujud tanggung jawab yang patut dipertimbangkan untuk dilakukan.

 

Selanjutnya kami akan membahas mengenai aborsi. Risiko pidana lain yang dapat dijerat juga kepada Anda adalah perbuatan menyuruh melakukan aborsi. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), dengan pengecualian pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan.

 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar sesuai Pasal 194 UU Kesehatan.  

 

Lalu bagaimana ancaman sanksi pidana jika Anda menyuruh PSK untuk menggugurkan kandungannya? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 346 jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang menyatakan:

 
Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 
Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP:
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1.    mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2.    mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pelaku yang dapat dipidana menggunakan pasal ini adalah si wanita yang menggugurkan kandungan atau wanita yang menyuruh orang lain untuk melakukan pengguguran tersebut.

 

Karena dalam hal ini Anda adalah pihak yang menyuruh melakukan pengguguran, maka Anda dapat dipidana dengan Pasal 346 jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP sebagai pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang menyuruh melakukan dihukum sama seperti orang yang melakukan tindak pidana.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.    Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4.    Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

  

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua