Selasa, 21 August 2018

Bolehkah CV Mengajukan Permohonan Paten?

Bolehkah CV Mengajukan Permohonan Paten?

Pertanyaan

Saya mau tanya, apakah CV boleh mengajukan hak paten? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (“UU 14/2001”) telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU 13/2016”).

 

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya kita melihat dulu sejenak mengenai apa yang dimaksud dengan Paten dan siapa saja pihak-pihak yang dimaksud dalam aturan hukum mengenai Paten.

 

Paten menurut Pasal 1 angka 1 UU 13/2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.[1]

 

Paten diberikan oleh negara kepada inventor apabila paten tersebut telah diajukan permohonannya kepada Negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (“Ditjen KI”), dan telah mendapatkan sertifikat Paten. Dengan demikian, seorang inventor harus mengajukan permohonannya untuk diproses barulah ia bisa mendapatkan perlindungan Paten tersebut.

 

Perlu diingat bahwa pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.[2] Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.[3]

 

Dalam hal permohonan yang diajukan kepada Ditjen KI, Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.[4]

 

Menjawab pertanyaan apakah Commanditaire Vennootschap (“CV“) atau Persekutuan Komanditer dapat mengajukan permohonan Paten, dapat diterangkan bahwa dalam UU 13/2016 tidak secara tegas diatur mengenai apakah suatu CV dapat mengajukan permohonan Paten. Akan tetapi dalam praktiknya, Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga telah menerima dan mengabulkan permohonan Paten yang diajukan oleh badan usaha yang berbentuk CV.

 

Namun perlu diingat, dalam Pasal 10 ayat (1) UU 13/2016 dijelaskan bahwa Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.[5]

 

Apakah CV dapat dikategorikan sebagai Pihak yang berhak memperoleh Paten? Perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV.[6]

 

Perlu diketahui, CV merupakan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, sehingga harus dilihat sebagai persekutuan orang dan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Penjelasan lebih lanjut soal CV dapat Anda simak dalam artikel Tanggung Jawab Direktur dan Sekutu Komanditer Jika CV Merugi dan Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

 

Jadi menurut hemat kami, CV dapat disebut sebagai Inventor yang merupakan Pihak yang berhak memperoleh Paten, karena sebagaimana definisi dari Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sebagai contoh: CV. MITRA WACANA MEDIA dapat menjadi pemegang Paten untuk mikroskop digital sebagaimana dijelaskan dalam laman Pangkalan Data KI Indonesia.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

 

Referensi:

Pangkalan Data KI Indonesia, diakses pada 21 Agustus 2018, pukul 11.40 WIB

 

[1] Pasal 1 angka 3 UU 13/2016

[2] Pasal 60 UU 13/2016

[3] Pasal 1 angka 9 UU 13/2016

[4] Pasal 1 angka 5 UU 13/2016

[5] Pasal 1 angka 13 UU 13/2016

[6] Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua