Senin, 12 May 2014

Bisakah Memutus Kontrak Pengacara yang Tidak Menjalankan Kewajibannya?

Bisakah Memutus Kontrak Pengacara yang Tidak Menjalankan Kewajibannya?

Pertanyaan

Apakah klien bisa memutuskan kontrak/menghentikan jasa pengacara meskipun kasus belum selesai. Dikarenakan pengacara ada kesan tidak membela dan memperjuangkan tetapi malah sebaliknya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa kontrak atau perjanjian antara klien dengan pengacara tidak harus secara tertulis. Ini karena pada dasarnya perjanjian tidak diharuskan/disyaratkan tertulis kecuali ditentukan oleh undang-undang. Mengenai syarat sah perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

 

Pertama-tama, harus dilihat lebih dahulu apakah ada klausula dalam perjanjian antara si klien dengan pengacara yang mengatur mengenai pemutusan hubungan klien-pengacara. Jika tidak ada, maka berlaku Pasal 1338 KUHPer, yaitu bahwa perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

 

Pasal 1338 KUHPer:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

 

Akan tetapi, perlu Anda ketahui bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1266 KUHPer). Persetujuan tersebut tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan kepada Pengadilan juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

 

Ini berarti apabila si klien merasa pengacaranya tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan di awal, klien dapat meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan ini berarti sejak Pengadilan memutuskan perjanjian tersebut batal, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, pembatalan ini memiliki akibat yang tidak berlaku surut, yang berarti jasa yang telah diberikan oleh si pengacara sebelum perjanjian ini menjadi batal, tetap harus dibayar oleh kliennya.

 

Jika klien tidak membayar honorarium pengacara atas jasanya, pengacara mempunyai hak untuk menahan benda-benda klien yang ada padanya (misalnya dokumen-dokumen klien). Ini dinamakan hak retensi. Lebih lanjut mengenai hak retensi, dapat Anda baca dalam artikel Hak Retensi.

 

Sebagai informasi, perjanjian antara klien dengan pengacara berbeda dengan surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada pengacara. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (Pasal 1792 KUHPer). Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kuasa tersebut oleh pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPer). Sedangkan perjanjian tidak berakhir dengan penarikan oleh salah satu pihak.

 

Selanjutnya, jika si klien merasa kepentingannya diabaikan atau ditelantarkan dengan tindakan pengacara yang terkesan tidak membela dan memperjuangkan kepentingan klien, klien dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Organisasi Advokat.

 

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa (lihat Pasal 7 ayat (1) UU Advokat):

a.    teguran lisan;

b.    teguran tertulis;

c.    pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

d.    pemberhentian tetap dari profesinya.

 

Sebelum Advokat dikenai tindakan di atas, kepada advokat tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri (Pasal 7 ayat (3) UU Advokat). Selain itu, jika Anda yakin bahwa advokat malah tidak membela atau memperjuangkan kepentingan Anda, Anda juga dapat melaporkannya atas dugaan pelanggaran kode etik. Lebih lanjut silakan baca artikel Kemana Melapor Jika Advokat Terlantarkan Klien?.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua