Rabu, 11 Juni 2014

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Pertanyaan

Yth. admin, dalam perusahaan sejauh apa wewenang seorang Sekretaris Perusahaan itu? Apakah dia berhak atas mutasi karyawan? Dan apakah sekper berhak atas seluruh kebijakan dalam perusahaan yang mengakibatkan tidak berfungsinya kebijakan Direksi? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Saudara.
 

Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tugas dari Sekretaris Perusahaan telah diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (“Peraturan No. IX.I.4 No. 1”) adalah sebagai berikut:

 

Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang antara lain bertugas:

a.    mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b.    memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;

c.    memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;

d.    sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat; dan

e.    fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh direktur Emiten atau Perusahaan Publik.

 

Oleh sebab itu berdasarkan Peraturan No. IX.I.4 No. 1 sebagaimana telah kami kutip di atas, bahwa pada dasarnya wewenang Sekretaris Perusahaan pada pokoknya sebagai penghubung antara Emiten dengan Bapepam dan Masyarakat dalam Pasar Modal, dan bukan sebagai pengambil kebijakan dalam suatu perusahaan publik.

 

Lebih lanjut, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) berbunyi sebagai berikut:

 

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

 

Apabila dilihat pada Pasal 103 UUPT, maka direksi dapat memberikan surat kuasa kepada Sekretaris Perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang dalam hal ini dapat berupa mutasi karyawan atau perbuatan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam surat kuasa, namun dengan diberikannya surat kuasa kepada Sekretaris Perusahaan, direksi tersebut masih tetap berfungsi untuk menjalankan perusahaan dan/atau mengambil kebijakan–kebijakan yang dianggap perlu untuk perusahaan.

 
Demikian jawaban kami semoga dapat membantu. Terima kasih.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.    Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua