Selasa, 06 September 2016

Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji

Ini Aturan Mengenai Waiting List Pemberangkatan Jemaah Haji

Pertanyaan

Saya ingin bertanya, mengapa orang yang mendaftarkan pergi haji, berangkatnya harus menunggu bertahun-tahun? Adakah aturan tersebut sampai menunggu bertahun-tahun?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 12 Juni 2014.

 

Intisari:

 

 

Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena yang dinamakan “kuota haji”. Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam. Kuota haji Indonesia Tahun 1437H/2016M sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437H/2016M adalah 168.800 orang. Kuota tersebut terdiri kuota haji regular sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus sebayak 13.600 orang.

 

Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (waiting list)”. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

 

Selain karena tidak tersedia kuota, seseorang juga bisa masuk ke dalam daftar tunggu karena beberapa hal. Selengkapnya baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (“UU Ibadah Haji”).

 

Ibadah haji ada yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (biro perjalanan yang telah mendapatkan izin Menteri Agama).

 

Yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut ibadah haji reguler sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (“Permen Agama 14/2012”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen Agama 14/ 2012 (“Permen Agama 29/2015”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permen Agama 14/2012 (“Permen Agama 20/2016”).

 

Sedangkan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus disebut ibadah haji khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (“Permen Agama 23/2016”).

 

Persyaratan untuk Menunaikan Ibadah Haji

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:[1]

a.    berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan

b.    mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (“BPIH”).

 

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:[2]

a.    mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;

b.    membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan

c.    memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

 

Selain persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan menteri agama mengatur lebih rinci mengenai persyaratan bagi calon jemaah haji (baik ibadah haji reguler maupun khusus).

 

Persyaratan calon jemaah haji untuk ibadah haji reguler adalah sebagai berikut:[3]

a.    beragama Islam;

b.    berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar;

c.    memiliki Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas yang sah;

d.    memiliki Kartu Keluarga;

e.    memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan

f.     memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (“BPS BPIH”).

 

Selain itu perlu diketahui bahwa jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan persyaratan:[4]

a.    belum pernah menunaikan ibadah haji;

b.    telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau telah menikah.

 

Sedangkan persyaratan calon jemaah haji untuk ibadah haji khusus adalah sebagai berikut:[5]

a.    beragama Islam;

b.    berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar;

c.    memiliki rekening tabungan haji dalam bentuk rupiah (IDR) atas nama jemaah haji;

d.    memiliki KTP yang masih berlaku;

e.    memiliki Kartu Keluarga;

f.     memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah;

g.    belum pernah menunaikan ibadah haji; dan

h.    bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon jemaah haji.

 

Kuota Haji

Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena yang dinamakan “kuota haji”. Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam.[6] Kuota haji Indonesia Tahun 1437H/2016M sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437H/2016M adalah 168.800 orang. Kuota tersebut terdiri kuota haji regular sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus sebayak 13.600 orang.

 

Seseorang yang ingin naik haji harus melakukan pendaftaran jemaah haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi.[7] Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.[8] Nomor porsi ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.[9]

 

Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (waiting list)”. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.[10]

 

Selain karena tidak tersedia kuota, seseorang juga bisa masuk ke dalam daftar tunggu karena beberapa hal berikut ini:[11]

a.    Dalam hal Jemaah Haji tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.

b.    Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.

 

Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji tidak dapat berangkat maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis.[12]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang;

2.    Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;

3.    Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

4.    Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437H/2016M.

 



[1] Pasal 4 ayat (1) UU Ibadah Haji

[2] Pasal 5 UU Ibadah Haji

[3] Pasal 4 ayat (1) Permen Agama 29/2015

[4] Pasal 8 ayat (1) Permen Agama 29/2015

[5] Pasal 15 ayat (1) Permen Agama 23/2016

[6] Pasal 1 angka 15 Permen Agama 20/2016

[7] Pasal 6 ayat (1) Permen Agama 14/2012 dan Pasal 16 ayat (2) Permen Agama 23/2016

[8] Pasal 1 angka 16 Permen Agama 20/2016 dan Pasal 1 angka 9 Permen Agama 23/2016

[9] Pasal 6 ayat (2) Permen Agama 14/2012

[10] Pasal 1 angka 17 Permen Agama 20/2016 dan Pasal 1 angka 11 Permen Agama 23/2016

[11] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permen Agama 14/2012 serta Pasal 20 ayat (1) dan (2) Permen Agama 23/2016

[12] Pasal 9 ayat (3) Permen Agama 14/2012 dan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Permen Agama 23/2016

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua