Hukumnya Jika Istri Membakar Buku Nikah Suami

Bacaan 7 Menit
Hukumnya Jika Istri Membakar Buku Nikah Suami
Pertanyaan

Kepada admin yang terhormat, apa hukumnya bagi seorang wanita yang baru menikah belum ada 2 bulan tetapi sudah menggugat cerai suaminya ke penghulu karena nafkah? Padahal suaminya itu menjadi mualaf karena istrinya dan istrinya sudah berjanji akan mengajari dan membimbing suaminya. Selain itu, istri itu mencuri buku nikah suami lalu membakar buku nikah, akte nikah dan akte mualaf suaminya. Ketika disuruh melanjutkan gugatan cerainya ke pengadilan agama, istri itu tidak mau bahkan meminta cerai di bawah tangan saja.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini disebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1.    salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2.    salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya

3.    salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4.    salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain

5.    salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

6.    antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

 

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, dalam hal seorang istri menggugat cerai suaminya, ia perlu memberikan alasan-alasan yang cukup untuk melakukan perceraian. Misalnya, masalah nafkah yang diberikan oleh suaminya memicu perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga sebagaimana disebut dalam poin ke-6 di atas. Jika nafkah yang menjadi alasan mengapa ia menggugat cerai suaminya, maka tentu alasan itu belum cukup. Namun, perlu diperkuat dengan alasan bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak artikel Ketika Istri Tak Lagi Mencintai Suaminya.

 

Selanjutnya perlu diketahui bahwa usia perkawinan yang baru 2 (dua) bulan tidak dapat dijadikan acuan boleh atau tidaknya seseorang melakukan perceraian. Jadi, bisa saja seorang istri menggugat cerai suaminya meski baru 2 (dua) bulan menikah, dengan catatan, perceraian itu memang disertai dengan alasan yang cukup sebagaimana yang kami sebut di atas.

 

Berikutnya, mengenai perbuatan istri yang mencuri buku nikah suami lalu membakarnya. Selain itu, ia juga membakar akte nikah dan akte mualaf suaminya. Tindakan ini dalam hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana pengrusakan barang yang sanksi pidananya dapat kita temukan dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu:

1.    Barangsiapa;

2.    Dengan sengaja dan melawan hukum;

3.    Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

4.    Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

 

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, harus dibuktikan (hal. 279):

a.    bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang;

b.    bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;

c.    bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

 

Lebih lanjut, Soesilo mencontohkan misalnya A benci kepada B, kemudian untuk melepaskan marahnya, tanaman B dirusak atau sepeda B dihancurkan.

 

Terkait pasal ini, Soesilo juga menguraikan hal-hal berikut:

·         “Membinasakan”= menghancurkan (vernielen) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;

·         “Merusakkan”= kurang daripada membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dsb tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;

·         “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi”= di sini tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;

·         “Menghilangkan”= membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut hingga hilang;

·         “Barang”= barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat

 

Jadi, membakar suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain merupakan salah satu bentuk tindak pidana pengrusakan barang yang dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Artinya, perbuatan istri yang membakar buku nikah, akte nikah, dan akte mualaf milik suaminya merupakan tindak pidana pengrusakan barang.

 

Selanjutnya, mengenai hal ketika si istri disuruh melanjutkan gugatan cerainya ke pengadilan agama, akan tetapi istri hanya meminta cerai di bawah tangan saja, maka dengan ini kami perjelas bahwa hal tersebut tidaklah sah menurut hukum. Perceraian diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang berbunyi:

 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

 

Dengan demikian, perceraian itu hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan. Maka, agar perceraian antara si istri dan suami sah menurut hukum, harus dilakukan di pengadilan, tidak dapat dilakukan dengan perceraian di bawah tangan. Penjelasan lengkap mengenai hal ini dapat Anda simak dalam artikel Bercerai dengan Surat Pernyataan di Atas Meterai.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

 
Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 39/Pdt.G/2012/PA.Bkt.