Jumat, 20 Juni 2014

Wajibkah Perusahaan Membayar Lembur Pekerja yang Upahnya di atas UMP?

Wajibkah Perusahaan Membayar Lembur Pekerja yang Upahnya di atas UMP?

Pertanyaan

Selamat siang, perusahaan kami bergerak dalam bidang jasa marketing research, dan sekarang karyawan tetap (staff level) kami hampir setiap 2 atau 3 hari di setiap minggunya harus bekerja lembur dikarenakan deadline dari klien kami. Karyawan kami terutama level staff memiliki gaji atau pendapatan tetap setiap bulannya yang sudah lebih tinggi dari UMP yang sudah ditetapkan, dalam hal ini apakah keharusan untuk perusahaan untuk tetap membayarkan uang lembur sesuai ketentuan yang berlaku? mohon petunjuknya.

Ulasan Lengkap

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pada dasarnya, ketentuan mengenai lembur secara umum telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Dalam pasal ini disebutkan:

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.    7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b.    8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Adapun aturan khusus yang mengatur mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenakertrans 102/VI/2004”).

 

Menurut Pasal 1 Kepmenakertrans 102/VI/2004, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam sehari dan 40(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau waktu kerja padahari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

 

Sebelumnya, Anda kurang memberikan informasi kepada kami mengenai waktu kerja karyawan di perusahaan yang Anda tanyakan, apakah untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Namun demikian, pada dasarnya pengusaha wajib mematuhi ketentuan waktu kerja yang disebut dalam Pasal 77 UU Ketenagakerjaan dan apabila melebihi waktu-waktu yang disebut dalam Pasal 1 Kepmenakertrans 102/VI/2004, maka dinamakan waktu kerja lembur.

 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat:

  1. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
 

Dalam konteks pertanyaan Anda, maka waktu kerja lembur yang dilakukan oleh karyawan hampir setiap 2 sampai 3 hari di setiap minggunya itu pada dasarnya hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu harinya dan 14 jam dalam satu minggunya. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali berapa lama waktu lembur yang dilakukan oleh karyawan.

 

Hal penting lainnya adalah lembur itu harus didasari oleh persetujuan karyawan yang bersangkutan dan pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur. Penjelasan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah lembur dapat Anda simak dalam artikel Keputusan Menteri Atas Waktu Dan Upah Kerja Lembur.

 

Ini artinya, pemberian uang lembur dalam konteks pertanyaannya sifatnya bagi perusahaan tersebut adalah wajib. Pemberian upah lembur didasarkan pada lebihnya ketentuan waktu kerja yang seharusnya dan tidak dikaitkan dengan sudahnya upah karyawan di atas UMP.

 

Menurut Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan,  pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota(yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral, UMS). Penjelasan lebih lanjut mengenai UMP dapat Anda simak dalam artikel Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Lebih dari 3 Kali, Bolehkah? dan Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?.

 

Dengan kata lain, dibayarnya upah karyawan yang sudah melebihi UMP tidak serta merta menghapuskan kewajiban perusahaan untuk memberi upah kerja lembur bagi karyawannya yang bekerja lembur.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua