Senin, 23 Juni 2014

Risiko Menjaminkan Tanah yang Dilakukan dengan Akta Jual Beli

Risiko Menjaminkan Tanah yang Dilakukan dengan Akta Jual Beli

Pertanyaan

Saya meminjam sejumlah uang pada teman saya dengan jaminan sertifikat saya. Tetapi menurut notarisnya katanya untuk sertifikat saya harus diurus akte jual beli dulu atas nama teman saya. Apakah ini benar? Padahal uang yang saya pinjam cuma Rp70 juta tetapi jaminan saya senilai Rp300 juta. Saya takut apabila sudah ada akte jual beli jika teman saya ini nakal maka rumah saya bisa dia jual. Apakah asumsi ini benar? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 

Sebelumnya perlu kami beritahukan bahwa peralihan hak atas tanah maupun pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”). Jadi mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas tanah, aktanya dibuat oleh PPAT supaya dapat didaftarkan, bukan oleh notaris.

 

Mengenai pertanyaan Anda, benar yang Anda khawatirkan. Anda memang tidak seharusnya menandatangani perjanjian jual beli jika memang dari awal sertifikat tanah Anda hanya akan digunakan sebagai jaminan, bukan sebagai objek jual beli.

 

Jika tanah dan rumah Anda akan digunakan sebagai jaminan atas utang Anda, maka seharusnya menggunakan hak tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”), hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

 

Pasal 10 UU Hak Tanggungan mengatakan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) oleh PPAT.

 

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan (Pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan). PPAT yang akan mengirimkan APHT dan warkah lain yang diperlukan ke Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT, guna pendaftaran tersebut (Pasal 13 ayat (2) UU Hak Tanggungan).

 

Pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan (Pasal 13 ayat (3) UU Hak Tanggungan).

 

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (1) UU Hak Tanggungan).

 

Jadi seharusnya akta yang dibuat oleh PPAT tersebut adalah APHT, bukan akta jual beli.

 

Sedangkan jika Anda setuju untuk membuat akta jual beli, Anda harus berhati-hati karena teman Anda dapat melakukan balik nama atas tanah tersebut. Ini karena peralihan hak atas tanah (salah satunya melalui jual beli) dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, yang dalam hal ini adalah akta jual beli yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997).

 

Jika teman Anda telah melakukan balik nama hak atas tanah tersebut berdasarkan akta jual beli yang dibuat bersama Anda itu, maka teman Anda secara yuridis merupakan pemilik dari tanah tersebut. Sebagai pemegang hak atas tanah/pemilik tanah, teman Anda menjadi berhak untuk melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, termasuk menjual tanah tersebut.

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.  Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;

2.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

    

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua